Oleh Ricky F. Malisngorar, S.H., M.H.(Ketua AMGPM Daerah Tanimbar Selatan)
FAKTA MALUKU – Layar gawai saya, dan mungkin juga sebagian besar dari kita sebagai orang Tanimbar sekaligus Maluku, belakangan ini dipenuhi oleh gelombang kemarahan warganet Indonesia Timur. Riuh rendah di jagat digital ini bermula ketika sebuah akun Facebook bernama Anisa L. melontarkan rentetan kalimat yang menyayat hati masyarakat Tanimbar dan Maluku secara luas.
Unggahan-unggahannya, baik dalam bentuk video pendek maupun teks, memuat kata-kata yang tidak pantas. Dia menuding warga Tanimbar, bahkan Maluku, dengan sebutan bodoh dan binatang, merendahkan martabat profesi guru di Tanimbar, hingga menyerang institusi kepolisian dengan makian yang kasar. Amuk massa virtual seketika berlangsung selama berhari-hari. Namun, dalam beberapa hari terakhir, muncul gerakan nyata yang menuntut penegakan hukum. Tuntutan keadilan bergulir dengan cepat, sampai akhirnya pihak kepolisian pun dikabarkan telah turun tangan menemui pemilik akun tersebut yang konon sedang berdomisili di Makassar.
Publik secara spontan menempatkan figur ini sebagai musuh bersama, sebuah anomali sosial yang harus segera dienyahkan dari ruang digital. Penghakiman massal menjadi konsensus yang seketika tampak akan memuaskan dahaga moral kita. Mengutuk rasisme dan dehumanisasi merupakan kewajiban mutlak demi menjaga kehormatan kemanusiaan. Namun, upaya untuk memenjarakan raga sang pelaku tidak serta-merta melenyapkan akar persoalan yang melahirkannya. Ada bahaya laten yang terabaikan jika kita hanya berhenti pada ritual petisi dan caci maki di kolom komentar.
Fenomena ini sejatinya menyodorkan cermin retak di hadapan wajah kolektif kita. Riak kebencian yang diproduksi oleh akun tersebut sesungguhnya dengan gampang bisa kita temukan dalam pelbagai skala di ruang publik digital kita sehari-hari. Kita terkadang terlalu sibuk menunjuk hidung orang lain tanpa menyadari bahwa penyakit yang sama mungkin sedang menggerogoti isi kepala kita sendiri. Barangkali, dalam kadar yang berbeda dan ruang yang tersembunyi, figur yang kita kutuk itu merupakan cerminan dari diri kita sendiri yang gagap menghadapi derasnya arus informasi.
Momen kegaduhan ini sepatutnya kita maknai bukan sekadar sebagai panggung penghakiman, melainkan sebagai ruang refleksi diri. Pertanyaan mendasar yang harus kita ajukan kepada diri kita masing-masing adalah: Apakah kita benar-benar sudah memiliki kemampuan untuk berpikir kritis? Ataukah selama ini kita hanya merasa telah berpikir kritis, padahal sekadar sedang memercayai prasangka dengan kosakata yang terlihat mentereng?
Awal mula narasi yang dibangun oleh akun viral tersebut sebenarnya menyentuh persoalan yang sangat fundamental. Isu raksasa mengenai megaproyek pemancangan batu pertama (groundbreaking) kilang darat LNG Abadi Blok Masela di Desa Lermatang, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dijadikan sebagai landasan argumentasinya. Kosakata mentereng seperti oligarki, kapitalisme, keterpurukan hak masyarakat adat, ruang hidup, hingga dominasi SKK Migas dihamburkan ke ruang digital untuk membangun kesan sebuah pemikiran yang mendalam. Konstruksi argumentasi semacam ini sekilas tampak seperti sebuah analisis sosioekonomi yang berani menantang arus utama kekuasaan negara.
Keterpukauan publik terhadap istilah-istilah teoretis sering kali menjebak kita pada ilusi intelektualisme. Penggunaan jargon-jargon kiri atau antikemapanan kerap dianggap sebagai bukti sahih bahwa seseorang sedang menjalankan aktivitas berpikir kritis. Kita sangat mudah terpesona oleh label-label perlawanan tanpa menguji validitas substansi di balik kata-kata tersebut. Padahal, jargon tanpa metodologi yang jelas hanyalah kemasan kosong yang siap meledak menjadi sentimen personal kapan saja.
Ketidakpahaman terhadap esensi pemikiran kritis segera menelanjangi narasi tersebut ketika konflik semakin memanas. Pemikiran kritis yang sejati menuntut kedisiplinan dalam memilah antara sistem yang menindas dan individu yang menjadi korban di dalam sistem tersebut. Kasus ini justru mempertontonkan lompatan logika yang sangat fatal. Sasaran tembak yang seharusnya diarahkan pada regulasi ekonomi atau kebijakan investasi justru melenceng jauh menyerang identitas antropologis masyarakat lokal.
Penyebutan kata “bodoh” dan analogi “binatang” kepada masyarakat Tanimbar, bahkan Maluku, membongkar fakta bahwa pelaku mengalami disorientasi berpikir yang akut. Kemampuan analisis makro yang coba dipamerkan langsung runtuh menjadi tumpukan prasangka rasial yang dangkal. Kegagalan membedakan institusi pemegang modal dan warga terdampak merupakan bukti nyata dari kedangkalan nalar yang gagal melihat realitas secara utuh. Jargon perlawanan kapitalisme akhirnya hanya menjadi topeng untuk melegitimasi kebencian personal yang tidak berdasar.
Lompatan logika dari kritik struktural menuju penghinaan komunal merupakan manifestasi dari sesat pikir yang jamak melanda pengguna media sosial kita. Generalisasi buta atau fallacy of composition terjadi ketika seseorang menganggap karakteristik satu atau dua elemen di dalam kelompok sebagai representasi mutlak dari seluruh kelompok tersebut. Sikap ini menghancurkan tatanan sosial karena mereduksi keberagaman manusia menjadi satu label negatif yang homogen. Masyarakat Tanimbar yang kaya akan nilai kultural seketika dikecilkan maknanya lewat sumpah serapah di ruang digital.
Tidak sampai di situ saja. Serangan verbal terhadap profesi guru di Tanimbar melengkapi rantai sesat pikir yang dilontarkan oleh pengguna akun tersebut. Faktanya, guru-guru di Tanimbar merupakan pejuang literasi yang mempertaruhkan kenyamanan demi masa depan generasi di daerah ini. Merendahkan profesi pendidik dengan narasi kebencian memperlihatkan ketiadaan empati dan kegagalan memahami struktur sosiologis masyarakat di daerah ini. Guru yang seharusnya ditempatkan sebagai mitra strategis dalam mencerdaskan warga justru dijadikan sebagai kambing hitam atas ketertinggalan yang disebabkan oleh ketimpangan pembangunan negara.
Dehumanisasi semacam ini sayangnya bukan monopoli satu akun Facebook saja. Jagat digital kita setiap hari memproduksi glorifikasi kebencian yang serupa, hanya berbeda subjek dan objeknya. Kita sering melihat bagaimana perdebatan politik, pilihan agama, hingga batas-batas kedaerahan diselesaikan dengan cara merendahkan kemanusiaan pihak lawan. Ruang komentar media sosial bertransformasi menjadi arena gladiator virtual tempat argumen tidak lagi diuji dengan data, melainkan dengan seberapa tajam kita bisa melukai psikologis lawan bicara.
Kecenderungan untuk mengabaikan substansi dan menyerang pribadi (ad hominem) telah menjadi budaya baru dalam ekosistem digital kita. Kita merasa menang bertarung di media sosial ketika berhasil membuat lawan terpojok lewat cacian yang viral. Ketiadaan filter logika membuat emosi primordial mengambil alih kendali di layar gawai. Persis di titik ini, fenomena Anisa perlu kita baca secara kritis sebagai puncak gunung es dari lautan sesat pikir kolektif yang selama ini kita pupuk bersama melalui pembiaran atas narasi-narasi gagal yang berserakan di sekitar kita.
Pemikiran kritis sering kali disalahartikan sekadar sebagai tindakan tidak setuju, hobi mendebat, atau keberanian memaki pihak yang berkuasa. Pandangan keliru ini mengerdilkan sebuah tradisi intelektual yang mulia menjadi sekadar sifat keras kepala yang destruktif. Berpikir kritis sejatinya adalah sebuah kerja mental yang tangguh, melibatkan proses analisis objektif, evaluasi argumen, serta sintesis data sebelum menarik sebuah kesimpulan. Aktivitas ini menuntut kerendahan hati untuk terus menguji kebenaran premis yang kita miliki, termasuk kesediaan untuk mengoreksi diri sendiri.
Langkah awal dari berpikir kritis adalah mengenali bias kognitif yang melekat pada diri kita masing-masing. Manusia secara natural cenderung mencari informasi yang hanya mendukung keyakinan awalnya dan mengabaikan fakta yang bertentangan. Pengguna media sosial yang kritis akan menghentikan jempolnya sejenak ketika menemukan isu sensitif seperti sengketa lahan Blok Masela di Lermatang. Mereka akan mencari tahu duduk perkara dari pelbagai sudut pandang, membaca regulasi hukum, serta mendengarkan suara yang murni dari para tetua adat sebelum melemparkan opini ke publik.
Kemandirian berpikir juga menuntut pemisahan yang tegas antara emosi pribadi dan fakta objektif. Ciri utama dari kegagalan berpikir kritis adalah ketidakmampuan menahan diri dari dorongan untuk menghujat saat argumentasi kita menemui jalan buntu. Akun yang viral tersebut memperlihatkan bagaimana ketiadaan metodologi berpikir membuat seseorang mudah frustrasi ketika realitas di lapangan tidak sesuai dengan skenario ideal di kepalanya. Frustrasi intelektual itu kemudian diledakkan dalam bentuk agresi verbal yang merusak tatanan sosial.
Kemampuan berpikir kritis pada akhirnya harus bermuara pada solusi dan kemaslahatan bersama, bukan pada perpecahan. Kritik yang dilayangkan kepada oligarki atau negara seharusnya memperkuat posisi tawar masyarakat adat, bukan justru memecah-belah solidaritas antarkomunitas. Ketika sebuah kritik disampaikan dengan cara merendahkan martabat kemanusiaan etnis tertentu, esensi dari kritik tersebut telah mati sejak kata pertama diucapkan. Kita harus menyadari bahwa tanpa etika dan logika yang lurus, klaim berpikir kritis hanyalah sebuah bualan di siang bolong.
Proses hukum yang menjerat pemilik akun Facebook tersebut sepertinya akan segera berjalan di ranah kepolisian. Publik mungkin akan bisa bernapas lega karena satu sumber kegaduhan telah diredam oleh instrumen negara. Namun, kasus ini bukanlah titik akhir dari sebuah masalah, melainkan suatu tanda peringatan keras bagi masa depan literasi dan kebudayaan digital kita.
Tatanan adat Duan Lolat yang begitu luhur di Tanimbar mengajarkan kepada setiap orang mengenai pentingnya menjaga kesantunan bertutur kata sebagai cerminan budi pekerti. Modernitas teknologi dan kebebasan berpendapat seharusnya memperkaya implementasi nilai-nilai luhur tersebut, bukan malah menghancurkannya atas nama kebebasan berekspresi. Kita perlu kembali belajar bagaimana menjadi manusia yang utuh di ruang digital, manusia yang mampu menyandingkan ketajaman rasio dan kelembutan rasa.
Refleksi akhir dari fenomena ini kembali mengetuk pintu kesadaran kita masing-masing. Kita ditantang untuk memeriksa kembali isi lini masa, ruang obrolan, hingga cara kita merespons perbedaan pendapat. Apakah kita sudah benar-benar merdeka secara pemikiran, atau jangan-jangan kita masih sering menjadi pelaku penindasan verbal yang sama kasarnya? Selama kita masih gemar menghujat tanpa data dan merendahkan manusia lain, kita tidak berbeda dengan figur Anisa yang kita kutuk hari ini.
Kematangan berpikir tidak diukur dari seberapa canggih gawai yang ada di genggaman kita, melainkan dari seberapa jernih nalar yang digunakan saat kita mengoperasikannya. Menolak menjadi replika dari kegaduhan ini merupakan langkah konkret pertama yang bisa kita lakukan. Masa depan ruang digital yang sehat hanya bisa digapai jika kita berkomitmen untuk belajar berpikir kritis secara jujur, mendalam, dan memanusiakan sesama.
Barangkali Anisa adalah kita yang kemarin, dan tugas kita hari ini adalah memastikan bahwa hari esok kita tidak bermutasi menjadi Anisa-Anisa yang baru. (FM-01)
