FM, Tanimbar – Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) tidak sekadar menjadi momentum mengenang sejarah perjuangan bangsa. Dari Lapangan Mandriak Sifnana, Kecamatan Tanimbar Selatan, Senin (17/8/2026).
Wakil Ketua DPRD KKT Apolonia Laratmase menyerukan agar makna kemerdekaan diterjemahkan ke dalam kerja nyata, terutama menghadirkan kesejahteraan, keadilan, dan kemajuan bagi seluruh masyarakat Bumi Duan Lolat.
Di tengah suasana penuh kebanggaan tersebut, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) dari Fraksi Gerindra, Apolonia Laratmase, menegaskan bahwa makna kemerdekaan harus diwujudkan melalui kerja nyata yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Politisi perempuan yang akrab disapa “Srikandi Tanimbar” itu mengatakan, kemerdekaan tidak boleh dimaknai sebatas seremoni pengibaran bendera. Lebih dari itu, kemerdekaan harus menjadi momentum untuk menghadirkan keadilan, kesejahteraan, dan kemajuan bagi seluruh masyarakat.
“Di hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini, harapan kami selaras dengan arah kebijakan dari Presiden, Gubernur, hingga Bupati, yaitu menempatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat sebagai prioritas utama. Khususnya di Kepulauan Tanimbar, kita mendorong terwujudnya masyarakat yang berwibawa, maju, dan berkeadilan,” ujar Apolonia kepada awak media usai upacara.
Menurutnya, pembangunan di Kepulauan Tanimbar membutuhkan dukungan dan perhatian berkelanjutan dari pemerintah pusat, mengingat kemampuan fiskal daerah yang masih terbatas.
Karena itu, Apolonia menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Pusat atas dukungan terhadap pembangunan daerah, termasuk melalui tambahan Transfer ke Daerah (TKD).
Ia menilai tambahan anggaran tersebut menjadi angin segar sekaligus penopang penting bagi daerah seperti KKT yang memiliki keterbatasan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Dana ini sangat krusial untuk mengakomodasi berbagai program prioritas serta kebutuhan masyarakat yang belum terjangkau melalui APBD reguler,” jelasnya.
DPRD Aktif Jemput Aspirasi ke Pemerintah Pusat
Terkait intensitas kunjungan kerja dan koordinasi DPRD KKT ke Jakarta, Apolonia menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari upaya legislatif dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Menurutnya, DPRD tidak hanya menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan, tetapi juga berperan aktif mengawal aspirasi masyarakat agar dapat memperoleh intervensi melalui dukungan pemerintah pusat.
“Kunjungan kerja maupun rapat koordinasi yang dilakukan DPRD ke kementerian terkait di pemerintah pusat adalah upaya menjemput bola. Kami menyampaikan langsung aspirasi yang diserap dari masyarakat,” tegasnya.
Ia mengatakan, upaya tersebut dilakukan melalui sinergi bersama Pemerintah Daerah, sehingga kebutuhan mendesak masyarakat di Kepulauan Tanimbar dapat diperjuangkan untuk mendapatkan dukungan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Apolonia memastikan DPRD KKT akan terus memperkuat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan dan penggunaan anggaran daerah.
Hal itu penting, kata dia, agar setiap kebijakan dan alokasi anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat serta tepat sasaran.
“Kami akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara ketat agar setiap alokasi anggaran dan program pembangunan benar-benar tepat sasaran demi kemajuan Bumi Duan Lolat,” pungkasnya.(FM-01)
