FM, AMBON – Pemerintah Provinsi Maluku terus memperkuat transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan. Melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Maluku, pengembangan platform “Lawamena Satu Data” kini diarahkan pada penguatan fitur data spasial dan sistem kendali mutu (quality control) guna menghadirkan data pembangunan yang lebih akurat, terintegrasi, dan tepat sasaran.
Langkah strategis itu dibahas dalam forum bertajuk Diskusi Pengembangan Fitur Data Spasial dan Quality Control dalam Lawamena Satu Data yang digelar bersama program SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar) di Zest Hotel Ambon, Senin (11/5/2026).
Pengembangan tersebut dinilai penting mengingat Maluku memiliki karakteristik geografis kepulauan dengan masyarakat yang tersebar di berbagai pulau kecil, sehingga membutuhkan sistem data yang mampu menggambarkan kondisi riil secara menyeluruh dan berbasis wilayah.
Kepala Dinas Kominfo Provinsi Maluku, Drs. Titus F. L. Renwarin, M.Si mengatakan, di era transformasi digital saat ini, data bukan lagi sekadar pelengkap administrasi, melainkan telah menjadi instrumen strategis dalam proses perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan pemerintah.
“Fitur data spasial memiliki nilai strategis karena mampu menampilkan gambaran pembangunan berbasis kewilayahan secara visual dan real-time. Dengan visualisasi peta, pimpinan daerah dapat melihat sebaran program, kondisi wilayah hingga ketersediaan layanan publik secara lebih jelas,” ujarnya.
Menurut Renwarin, kualitas data menjadi faktor penting yang tidak bisa diabaikan. Karena itu, penerapan mekanisme quality control diperlukan guna memastikan data yang ditampilkan dalam dashboard pemerintah benar-benar valid, konsisten, lengkap, dan terus diperbarui.
Senada dengan itu, Provincial Lead SKALA Maluku, Odie Seumahu menegaskan bahwa akurasi data menjadi kunci utama dalam menjangkau kelompok rentan dan memastikan mereka memperoleh akses layanan dasar secara adil.
Ia mencontohkan, kondisi pendidikan di Maluku memiliki karakteristik yang berbeda jauh dibanding wilayah lain seperti Pulau Jawa. Di Maluku, satu sekolah rata-rata hanya menampung sekitar 200 siswa, sedangkan di Jawa bisa mencapai 900 siswa.
“Karena itu, pendekatan pembangunan di Maluku tidak bisa disamakan dengan daerah lain. Data spasial yang akurat akan membantu pemerintah mendorong kebijakan afirmatif dari pusat yang lebih berpihak pada karakteristik khusus wilayah kepulauan,” jelas Odie.
Pengembangan platform “Lawamena Satu Data” juga mendapat perhatian serius dari Gubernur Maluku. Pemerintah daerah disebut ingin menjadikan aplikasi tersebut sebagai instrumen utama dalam memantau sebaran layanan publik dan kondisi masyarakat di seluruh wilayah provinsi secara cepat dan terukur.
Melalui forum koordinasi ini, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diharapkan dapat memberikan dukungan penuh terhadap penguatan sistem satu data daerah. Kolaborasi antara Pemprov Maluku dan SKALA diyakini menjadi fondasi penting dalam mendorong pembangunan berbasis bukti (evidence-based policy) untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Maluku.
Kegiatan tersebut turut menghadirkan narasumber dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemendagri, Direktorat Kesejahteraan dan Jaminan Sosial Kementerian PPN/Bappenas, serta perwakilan SKALA Maluku.(FM-01)
