FAKTA MALUKU, Tanimbar – Iklim kerja di SMP Negeri 40 Buruh, Desa Ubung, Kecamatan Lilialy, diduga tengah berada dalam kondisi tidak sehat. Sejumlah guru mengeluhkan pola kepemimpinan kepala sekolah yang dinilai otoriter, tidak profesional, dan cenderung merugikan tenaga pendidik, khususnya guru honorer.
Seorang sumber internal yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan, kepala sekolah kerap mencari-cari kesalahan guru, bahkan tidak segan merendahkan mereka di hadapan rekan sejawat.
“Beliau sering mencari celah kesalahan guru, lalu menyampaikannya di depan guru lain. Ini membuat kami merasa tidak dihargai,” ujar sumber tersebut, Jumat (24/4/2026).
Tak hanya itu, kepala sekolah juga disebut kerap melampiaskan emosi pribadi kepada para guru, bahkan dalam persoalan sepele. Kondisi ini, menurut sumber, menciptakan tekanan psikologis yang mengganggu kenyamanan kerja di lingkungan sekolah.
Masalah lain yang mencuat adalah minimnya kepercayaan terhadap guru. Guru yang sakit, misalnya, diwajibkan mengirim dokumentasi berupa foto atau video sebagai bukti. Jika tidak, kondisi tersebut akan diverifikasi langsung oleh guru lain ke rumah yang bersangkutan.
“Seolah-olah kami tidak dipercaya sama sekali,” tambahnya.
Kebijakan internal sekolah juga dinilai tidak konsisten dan kerap berubah tanpa dasar yang jelas. Bahkan, guru disebut pernah dituduh merusak fasilitas sekolah seperti printer, hingga akhirnya dilarang menggunakan perangkat tersebut, termasuk untuk kepentingan pembelajaran.
Di sisi lain, kepala sekolah diduga bersikap tidak adil dalam hal perizinan. Guru yang mengalami kesulitan mengajukan cuti disebut kerap dipersulit, sementara kepala sekolah sendiri dapat mengambil cuti hingga ke luar kota dalam waktu cukup lama.
Persoalan lain yang tak kalah serius adalah dugaan pengabaian tugas. Sumber menyebutkan, sejak menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) kepala sekolah, yang bersangkutan tidak menjalankan kewajiban mengajar meskipun masih memiliki jam mengajar.
“Dari awal jadi Plt kepsek, antua seng mau mengajar,” ungkap sumber tersebut.
Beban mengajar tersebut kemudian dialihkan kepada guru honorer, dengan janji kompensasi tambahan. Namun, realisasi pembayaran disebut tidak sesuai dengan yang dijanjikan.
Selain itu, hubungan kerja di internal sekolah juga dinilai tidak harmonis. Wakil kepala sekolah disebut kerap mendapat perlakuan tidak pantas, seperti dibentak atau diperlakukan dengan nada kasar, meski yang bersangkutan merupakan senior di lingkungan sekolah.
Kondisi ini diperparah dengan minimnya perhatian terhadap kesejahteraan guru honorer. Saat ini, jumlah guru honorer hanya tersisa empat orang, namun tidak ada upaya peningkatan gaji meski beban kerja mereka terus bertambah.
“Beban kerja tidak sebanding dengan gaji yang diterima. Ini sangat tidak adil,” tegas sumber tersebut.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak kepala SMP Negeri 40 Buruh belum memberikan klarifikasi resmi terkait berbagai tudingan tersebut.(NS).
