FM, Jakarta – Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar, dr. Juliana Ch. Ratuanak, memaparkan hasil rangkaian audiensi strategis Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan Kementerian Perhubungan RI dan Kementerian Pariwisata RI yang berlangsung di Jakarta.
Pernyataan resmi tersebut disampaikan Wabup melalui sambungan telepon seluler kepada media ini pada Minggu (28/6/2026), usai mengikuti sejumlah pertemuan penting bersama jajaran kementerian.
Dalam agenda tersebut, Wabup didampingi Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Kemasyarakatan, Staf Ahli Bupati Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan, Kepala Dinas Perhubungan, serta Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Salah satu agenda utama adalah pertemuan strategis bersama Direktur Jenderal Perhubungan Udara RI, Lukman F. Laisa, di Jakarta pada Kamis (25/6/2026). Pertemuan itu juga dihadiri Sesditjen Perhubungan Udara Nyoman Suanda S., Kepala UPBU Mathilda Batlayeri Saumlaki Akhmad Romi, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Wabup menjelaskan bahwa pembahasan bersama Kementerian Perhubungan merupakan tindak lanjut atas surat yang sebelumnya telah disampaikan Bupati Kepulauan Tanimbar kepada pemerintah pusat.
“Untuk perhubungan, kita melanjutkan apa yang disurati oleh Pak Bupati kepada Kementerian Perhubungan,” ujar Wabup.
Dalam sektor transportasi laut, Wabup mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar memperoleh kepastian pembangunan Pelabuhan Sofyanin.
“Tahun ini sudah diputuskan, tahun depan sudah dibangun, dan tahun 2028 selesai,” ungkapnya.
Menurutnya, pemerintah daerah kini memiliki tanggung jawab menyiapkan infrastruktur pendukung berupa pembangunan jalan akses dan kawasan darat untuk areal perkantoran pelabuhan.
Selain Sofyanin, Desa Wunlah juga disebut telah siap dari sisi lokasi. Pemerintah daerah selanjutnya akan menyiapkan akses jalan dan kawasan perkantoran sebagai tindak lanjut hasil pembahasan bersama Direktorat Kepelabuhanan.
Di sisi lain, Pelabuhan Laut Saumlaki juga direncanakan akan diperbesar dan diperpanjang. Bahkan, terdapat wacana reklamasi kawasan di antara Pelabuhan Feri dan Pelabuhan Pelni guna menyediakan area kontainer serta fasilitas penunjang lainnya.
Meski demikian, Wabup menegaskan rencana reklamasi tersebut masih memerlukan pembahasan lanjutan bersama Pemerintah Daerah.
Ia juga menyoroti perlunya solusi akses distribusi barang menuju pelabuhan karena kondisi jalan yang menanjak dinilai menyulitkan mobilisasi kendaraan bertonase besar dan berpotensi menghambat aktivitas bongkar muat.
Menurutnya, salah satu alternatif yang pernah direncanakan adalah pembangunan boulevard dari kawasan pelabuhan menuju Sifnana sebagaimana pernah diwacanakan pada masa kepemimpinan Bupati Oratmangun.”Semua tentang rencana indah dan baik, tetapi harus disertai dengan anggaran yang cukup. Itu yang kemarin kita bicarakan di sana,” katanya.
Wabup juga mengungkapkan bahwa pemerintah pusat meminta kesiapan lahan sekitar dua hektare di Desa Sofyanin maupun Desa Wunlah sebagai lokasi pembangunan akses dan kawasan perkantoran pelabuhan.
Dalam bidang transportasi udara, hasil audiensi juga membawa kabar positif.
Menurut Wabup, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara memberikan persetujuan agar Bandara Mathilda Batlayeri dapat difungsikan sebagai bandara internasional insidentil.
Status tersebut hanya digunakan untuk kebutuhan tertentu, seperti kegiatan Sail Darwin to Indonesia, sistem rujukan medis ke Australia, maupun kepentingan khusus lainnya.
Wabup menjelaskan, status internasional permanen belum diterapkan karena membutuhkan biaya operasional dan fasilitas yang besar, sementara intensitas penerbangan internasional belum tentu memadai.
“Kalau pada saatnya tidak didarati oleh pesawat-pesawat dari negara lain, tentu kita rugi. Sehingga untuk kasus insidentil diperbolehkan,” jelasnya.
Selain itu, pemerintah pusat juga akan melanjutkan pembangunan berbagai fasilitas pendukung bandara, termasuk kelengkapan tower yang dijadwalkan mulai dikerjakan pada tahun depan.
Wabup juga mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat akan dilakukan tes pendaratan pesawat Boeing di Bandara Mathilda Batlayeri.
Bahkan, kata dia, Dirjen Perhubungan Udara telah menghubungi langsung para direktur utama sejumlah maskapai nasional, yakni Sriwijaya Air, TransNusa, dan Meli Air, guna mendorong pembukaan rute penerbangan menuju Kepulauan Tanimbar.
Maskapai nantinya diberikan keleluasaan menentukan rute, baik Makassar–Tanimbar maupun Bali–Tanimbar.
“Yang jelas bahwa Dirjen langsung turun tangan. Misalnya itu terjadi, maka langsung dikunci selama dua tahun tidak ada penerbangan lainnya yang masuk, kecuali mereka yang mengambil langkah lebih dahulu untuk mendaratkan pesawat dari perusahaannya di Tanimbar. Jadi siapa yang membuka hati lebih dulu, dia yang nanti mendapat,” ungkap Wabup.
Di sektor pariwisata, Wabup menegaskan bahwa keberhasilan pengembangan destinasi sangat bergantung pada tersedianya akses transportasi yang mudah dan terjangkau.
Menurutnya, setelah akses terbuka, berbagai lokasi wisata dapat dibangun dan dikembangkan menjadi kawasan yang representatif sehingga mampu menarik kunjungan wisatawan sekaligus meningkatkan pendapatan daerah.
“Pariwisata dalam hal ini persoalannya membutuhkan akses. Setelah akses tersedia, murah, mudah dijangkau, kemudian spot-spot yang baik dibangun dan dikembangkan sehingga menjadi tempat yang representatif untuk dikunjungi serta mampu membawa penghasilan bagi daerah,” tutup Wabup.(FM-01)
