Fakta Maluku, Ambon – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar menerima opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Maluku.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut berlangsung di Kantor BPK RI Perwakilan Maluku, Ambon, pada Selasa (27/5/2025). Opini WDP diterima secara langsung oleh Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar Juliana Ch. Ratuanak di dampingi Ketua DPRD, Richie Laurens Anggito.
Dalam keterangannya usai menerima laporan tersebut, Wakil Bupati menyampaikan bahwa opini WDP merupakan cerminan dari masih adanya sejumlah catatan penting yang harus segera dibenahi dalam pengelolaan keuangan daerah. Namun, ia menegaskan bahwa hal ini sekaligus menjadi momentum evaluasi dan perbaikan ke depan.
“Opini WDP ini adalah hasil audit terhadap pelaksanaan anggaran tahun 2024 yang dilakukan pada tahun 2025. Ini menjadi peringatan bagi kita untuk lebih berbenah dan bekerja dengan standar yang lebih baik dan akuntabel,” ujar Ratuanak.
Lebih lanjut, Wabup menyebutkan beberapa langkah strategis yang akan menjadi fokus Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam upaya perbaikan, antara lain:
1. Meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dengan standar kerja yang maksimal;
2. Memastikan setiap proses berjalan sesuai peraturan perundang-undangan dan regulasi keuangan yang berlaku;
3. Menjalankan program dan kegiatan berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan secara konsisten;
4. Menjunjung tinggi asas kepatuhan, tanggung jawab, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Target utama kita bukan sekadar mengejar opini, tetapi menyelesaikan secara tuntas semua catatan yang menjadi temuan dan memperkuat sistem pelaporan serta pelaksanaan program secara menyeluruh,” tegasnya.
Wakil Bupati juga menekankan bahwa pengawasan internal akan diperketat. Ia menyatakan, pimpinan daerah akan terus memantau dan mendorong setiap perangkat daerah agar bekerja lebih tertib, transparan, dan bertanggung jawab.
“Tujuan kita adalah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan mempertahankannya sebagai bagian dari budaya kerja pemerintahan yang bersih dan profesional,” tandas Wakil Bupati.(NS)
