Fakta Maluku, Magelang, Di sela-sela retret Kepala Daerah yang dilaksanakan Kementerian Dalam Negeri di Magelang, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, memanfaatkan kelonggaran di hari ketiga untuk bertemu dan berkumpul bersama walikota dan Bupati se-Maluku, pada Minggu, (23/2/2025).
Gubernur yang akrab disapa HL ini mengajak Bupati dan Walikota se-Maluku untuk berkumpul, guna menyinergikan derap dan langkah antara Pemerintah Provinsi Maluku dengan seluruh Pemerintah Kabupaten-Kota dalam rangka membangun wilayah yang dikenal dengan daerah “Seribu Pulau” itu menjadi lebih baik lima tahun mendatang.
Sembari menikmati hidangan, HL bersama para Bupati Walikota, turut bertukar pikiran dalam suasana santai, guna menyatukan presepsi serta derap langkah bersama membangun sinergi dalam kebersamaan “par maluku pung bae” (demi kebaikan Maluku).
“Membangun Maluku tidak bisa dilakukan secara parsial yaitu Provinsi dan Kabupaten Kota berjalan sendiri-sendiri, tetapi dibutuhkan sinergi yang kuat serta serta kesamaan persepsi dan tindakan, sehingga pembangunan dapat dilakukan secara simultan,”ungkap Lewerissa.
Dirinya mengatakan, kegiatan retret yang dilaksanakan saat ini juga adalah upaya Pemerintahan Prabowo – Gibran untuk dapat menyatukan pikiran dan langkah membangun Indonesia ke depan yang berakar dari pembangunan kabupaten, kota hingga provinsi.
“Persoalan utama Maluku adalah menurunkan tingkat kemiskinan, meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan infrastruktur, yang perlu dilakukan secara terpadu oleh Pemerintah Provinsi, kabupaten dan kota, sehingga benar-benar dirasakan oleh masyarakat, serta pentingnya pengelolaan investasi yang perlu direalisasikan guna penyerapan tenaga kerja. Kami memohon dukungan doa dari masyarakat Maluku semua, untuk kami di Magelang, sehingga bisa melewati program ret-ret dengan baik,”harap Gubernur Maluku.
Pasangan Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa dan Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath dalam kepemimpinannya dilandasi Visi dan Misi yang tertuang dalam Sapta Cita yakni :
- Meningkatkan tata kelola pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat (good governance and public service).
- Pengentasan kemiskinan dan pengurangan tingkat pengangguran (pro poor and unemployment).
- Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas.
- Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur untuk memperlancar konektivitas antar dan intra wilayah.
- Pengelolaan lingkungan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pengeloaan sumber daya alam yang sustainable (etis, responsif, akuntabel).
- Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan. Serta pemberian insentif bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Dan membuka aksesibilitas pasar untuk mengurangi disparitas pembangunan antar wilayah.
- Penataan dan revitalisasi lembaga sosial kemasyarakatan, dalam semangat hidup orang basudara, berbasis adat budaya dan kearifan lokal, serta ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum.(NS).
