FAKTAMALUKU – “Baronda” ke Jakarta yang dilakukan Bupati Kepulauan Tanimbar Ricky Jauwerissa disebut mulai menunjukkan hasil.
Komunikasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan sejumlah kementerian dan lembaga pemerintah pusat sepanjang 2026 berbuah alokasi anggaran pembangunan yang disebut mencapai Rp138 miliar, bahkan berpotensi menembus Rp200 miliar apabila usulan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) tahap dua terealisasi.
Besarnya dukungan anggaran tersebut diungkapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Abraham Jaolat, saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (1/10/2026).
“Beta mau menyampaikan saja bahwa selama ini kan Bupati beliau jalan ke Jakarta, itu beliau mencoba untuk membangun komunikasi dengan pihak kementerian, lembaga supaya Tanimbar bisa mendapatkan anggaran dari APBN dan puji Tuhan di tahun ini 2026, Kementerian PU menganggarkan anggaran cukup besar kepada Pemerintah Daerah,” tegas Jaolat.
Menurutnya, salah satu dukungan terbesar datang melalui program Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT). Kendati Tanimbar telah memperoleh program tersebut pada tahun sebelumnya, pada 2026 daerah ini kembali mendapatkan alokasi untuk pembangunan JIAT.
“Pertama adalah Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT), walaupun tahun kemarin kita sudah dapat tapi tahun ini juga kita dapat,” katanya.
Untuk JIAT tahap satu, terdapat 19 titik yang tersebar di sejumlah desa dengan total anggaran mencapai Rp49 miliar.
Tidak berhenti di tahap pertama, Pemerintah Daerah juga mengusulkan JIAT tahap dua. Jaolat mengatakan usulan tersebut masih dalam proses verifikasi oleh Balai, dengan jumlah usulan hampir 60 titik dan potensi anggaran berada pada kisaran Rp40 miliar hingga Rp60 miliar.
“Jadi itu kalau semua dapat maka untuk JIAT dari Direktorat Sumber Daya Air melalui Balai Sungai Maluku bisa mencapai 100 miliar,” ujarnya.
Dukungan pemerintah pusat juga datang melalui program Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Kabupaten Kepulauan Tanimbar disebut memperoleh anggaran sekitar Rp28 miliar melalui Balai Cipta Karya, Direktorat Jenderal Cipta Karya.
Program tersebut, kata Jaolat, sementara dikerjakan di kawasan Bomaki.
Selain sektor air minum, Tanimbar juga memperoleh dukungan dari Direktorat Jenderal Bina Marga untuk pembangunan infrastruktur jalan.
Pada 2026, terdapat dukungan anggaran sekitar Rp25 miliar untuk ruas Mang Kawar. Kemudian ruas Lingat-Fursui juga mendapatkan alokasi sekitar Rp17 miliar.
“Kemudian ada ruas Lingat-Fursui itu juga tahun ini dengan total 17 miliar sehingga lihat saja dari 17-25 sudah 42 miliar,” jelasnya.
Dukungan pemerintah pusat tidak hanya menyasar infrastruktur dasar. Sektor perumahan masyarakat juga mendapat perhatian melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Jaolat menyebut Tanimbar memperoleh bantuan pembangunan rumah melalui program yang sebelumnya dikenal sebagai Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 845 unit rumah yang tersebar di sejumlah desa.
Jika setiap unit mendapat dukungan sekitar Rp20 juta, maka total anggaran untuk program tersebut diperkirakan mencapai Rp16,9 miliar.
“Untuk perumahan kita terbesar kedua di Maluku,” katanya.
Sementara dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Tanimbar juga memperoleh dukungan untuk penyusunan dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Bandara Mathilda Batlayeri.
Anggaran program tersebut diperkirakan berada pada kisaran Rp3 miliar hingga Rp5 miliar.
Jika seluruh dukungan tersebut dihitung, Jaolat menyebut total dana pusat yang berhasil diperoleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada 2026 dari sejumlah kementerian berada di kisaran Rp138 miliar.
“Itu yang kita dapat di tahun 2026, 138 miliar, belum ditambah dengan JIAT tahap dua. Kalau JIAT tahap dua masuk lagi berarti ada di angka 200 miliar,” tegasnya.
Jaolat menilai capaian tersebut tidak terlepas dari keterbatasan kapasitas fiskal daerah. Menurut dia, pemerintah daerah membutuhkan dukungan APBN untuk mempercepat pembangunan di Tanimbar.
“Kita membantu Pak Bupati dalam proses-proses pembangunan karena kalau kita mengharapkan celah fiskal di kabupaten kan kecil, dengan perjuangan Pak Bupati ke Jakarta membangun komunikasi dengan kementerian ya hasil kita mendapatkan itu,” ungkapnya.
Ia menegaskan, komunikasi dan lobi kebijakan di tingkat pemerintah pusat harus berjalan beriringan dengan kesiapan teknis pemerintah daerah.
“Kita dinas teknis mendukung dengan persyaratan teknis. Ketika Pak Bupati lewat level kebijakan masuk di kita, kita support dengan teknis. Karena tidak mungkin kebijakan tapi kalau teknis tidak diikuti ya tidak akan dapat,” katanya.
Menurut Jaolat, perangkat teknis di daerah kemudian memastikan seluruh persyaratan dan kebutuhan teknis dipenuhi sehingga peluang mendapatkan dukungan APBN dapat direalisasikan.
“Kita ikuti dengan teknis ya alhasil mendapatkan dana yang cukup demi kemajuan Bumi Duan Lolat ini,” ujarnya.
Ia bahkan menyebut posisi Tanimbar cukup menonjol dalam sejumlah program Kementerian PUPR pada 2026.
“Untuk JIAT kita malah nomor satu, di air juga kita terbesar 28 miliar, Tual di bawah 28 itu untuk besaran anggarannya. Jadi untuk Kementerian PU tahun 2026 Kabupaten Kepulauan Tanimbar unggul,” pungkas Jaolat.(FM-01)
