FAKTA MALUKU – Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Sentra Meohai Kendari bersama mitra kerja Komisi VIII DPR RI melaksanakan kegiatan bakti sosial Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Serbaguna, Saumlaki, Kamis (11/11/2026).
Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 157 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima bantuan ATENSI. Bantuan ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memperluas jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan perhatian serta perlindungan sosial.
Kepala Sentra Meohai Kendari, Muhamad Gunawan, S.H., M.H., yang juga merupakan perwakilan UPT Kementerian Sosial RI Direktorat Rehabilitasi Sosial, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan seluruh elemen masyarakat yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut.
Menurut Gunawan, kehadiran Sentra Meohai di Tanimbar bukan sekadar menjalankan agenda bakti sosial, tetapi merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah pusat untuk mendekatkan pelayanan sosial kepada masyarakat, terutama kelompok rentan yang membutuhkan perhatian dan pendampingan.
Ia mengakui, kondisi geografis Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai daerah kepulauan menghadirkan tantangan tersendiri dalam mengakses pelayanan publik, termasuk pelayanan kesejahteraan sosial.
Namun, menurutnya, jarak antarpulau, kondisi geografis, serta keterbatasan akses tidak boleh menjadi penghalang bagi masyarakat untuk memperoleh hak dan pelayanan sosial yang layak.
“Melalui kegiatan ini, Sentra Meohai Kendari berupaya menghadirkan pelayanan sosial secara langsung kepada masyarakat, tanpa membedakan suku, agama, kondisi sosial maupun latar belakang kehidupan,” ujarnya.
Gunawan menegaskan, Kementerian Sosial terus berkomitmen memberikan perhatian kepada berbagai kelompok masyarakat yang membutuhkan, mulai dari penyandang disabilitas, anak-anak yang memerlukan perlindungan dan pengasuhan, lanjut usia, kelompok rentan, hingga keluarga yang mengalami permasalahan sosial.
Ia berharap bantuan yang disalurkan tidak hanya dipandang dari nilai materi yang diterima, tetapi juga sebagai bentuk kepedulian dan perhatian pemerintah terhadap masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Gunawan turut mengingatkan para penerima manfaat agar menjaga dan menggunakan data kependudukan secara bijak. Ia menyoroti praktik meminjamkan KTP kepada orang lain untuk kepentingan pinjaman online, kredit kendaraan, maupun transaksi pembiayaan lainnya yang berpotensi memengaruhi kondisi ekonomi penerima manfaat dalam sistem pendataan sosial.
Menurutnya, masyarakat perlu lebih selektif dalam menjaga identitas kependudukan agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain.
Ia juga meminta para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), serta seluruh pendamping sosial untuk terus memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga data kependudukan.
Hal ini penting karena pemutakhiran data sosial ekonomi berkaitan erat dengan penentuan tingkat kesejahteraan atau desil masyarakat yang menjadi salah satu dasar dalam penetapan sasaran program bantuan sosial.
Gunawan berharap melalui penguatan dan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), penyaluran bantuan sosial ke depan dapat semakin merata, akurat, dan tepat sasaran.
Pada kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan permohonan maaf dari F. Alimudin Kolatlena selaku mitra kerja Kementerian Sosial dari Komisi VIII DPR RI yang belum dapat hadir secara langsung karena agenda kedinasan dan kegiatan di DPR RI yang tidak dapat ditinggalkan.
Sementara itu, Bupati Kepulauan Tanimbar dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Kemasyarakatan Setda, Drs. Jeditya Huwae, M.Si., menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Kementerian Sosial RI melalui Sentra Meohai Kendari, mitra kerja Komisi VIII DPR RI, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A), serta seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut.
Menurut Bupati, pembangunan daerah tidak semata-mata diukur dari megahnya infrastruktur maupun tingginya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana pemerintah mampu meningkatkan harkat, martabat, dan kesejahteraan masyarakat, terutama mereka yang masuk dalam kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
Ia mengakui, karakteristik geografis Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai daerah kepulauan membutuhkan perhatian dan strategi khusus dalam menangani berbagai persoalan sosial, seperti kemiskinan ekstrem, stunting, perlindungan anak, pelayanan bagi lanjut usia, serta penjangkauan bantuan sosial hingga ke pulau-pulau terluar dan desa-desa terpencil.
Karena itu, persoalan kesejahteraan sosial tidak dapat dibebankan hanya kepada Dinas Sosial maupun Dinas P3A, melainkan membutuhkan kerja sama dan keterlibatan seluruh sektor pemerintahan serta elemen masyarakat.
“Program ATENSI ini bukan hanya berupa barang atau bantuan sesaat. Ini adalah wujud nyata kehadiran negara di pulau-pulau terluar Indonesia, agar perhatian pemerintah pusat dan daerah benar-benar sampai ke rumah-rumah warga yang membutuhkan,” demikian pesan Bupati dalam sambutannya.
Bupati juga menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Sosial RI melalui Sentra Meohai Kendari bersama mitra kerja Komisi VIII DPR RI, F. Alimudin Kolatlena serta seluruh jajaran terkait yang telah bekerja melakukan verifikasi dan pemutakhiran data penerima manfaat sehingga penyaluran bantuan dapat berlangsung secara tepat sasaran.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa pekerjaan pemerintah belum selesai. Pembaruan dan validasi data penerima manfaat harus terus dilakukan agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak terlewatkan dari program perlindungan sosial.
Kepada seluruh penerima manfaat, Bupati berpesan agar bantuan yang diterima digunakan secara bijaksana untuk meringankan beban kehidupan dan menunjang kebutuhan sehari-hari.
Ia juga mengingatkan seluruh jajaran pemerintah agar tidak hanya bekerja di balik meja, tetapi harus turun langsung ke lapangan, mendengar aspirasi masyarakat, khususnya warga yang tinggal di desa-desa terpencil dan wilayah yang sulit dijangkau.
“Jadilah pelayan masyarakat yang dekat dengan rakyat, jujur, dan bertanggung jawab,” tegasnya.
Melalui kegiatan bakti sosial ATENSI ini, diharapkan jangkauan pelayanan rehabilitasi sosial di Kabupaten Kepulauan Tanimbar semakin luas, sekaligus memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan kelompok rentan memperoleh perhatian, perlindungan, serta hak kesejahteraan sosial secara layak.(FM-01)
