FAKTA MALUKU, Ambon – Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur G. Watubun melontarkan kritik keras terhadap kebijakan pemerintah pusat yang memangkas dana transfer daerah ke Maluku sebesar Rp.300 miliar, bersamaan dengan kunjungan Wakil Presiden RI ke daerah ini.
Watubun menilai, kehadiran pejabat tinggi negara tidak memiliki arti jika tidak diikuti dengan langkah konkret yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Negara ini kalau sudah potong dana transfer, datang itu harus bawa proyek, bawa program. Jangan cuma datang, lalu daerah setengah mati terima kunjungan,” tegas Watubun kepada wartawan di Baileo Rakyat-Karpan, Senin (13/10/2025).
Watubun menambahkan, semangat reformasi sejatinya adalah mengembalikan otonomi secara penuh kepada daerah. Karena itu, kunjungan pejabat pusat tanpa membawa solusi hanya akan memperburuk rasa ketidakadilan fiskal yang selama ini dirasakan pemerintah daerah.
“Mari kita berdoa supaya negara ini mau mendengar aspirasi dari bawah. Kalau semua diputuskan dari pusat tanpa melihat kondisi daerah, lalu di mana makna otonomi itu,”ujarnya.
Pemerintah pusat diketahui telah memangkas dana transfer ke Maluku hingga Rp300 miliar, di tengah tekanan fiskal daerah yang meningkat akibat pembiayaan pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU).
Menurut Watubun, kebijakan ini bukan hanya membebani pemerintah daerah, tetapi juga menghambat kreativitas dan inisiatif kepala daerah dalam menjalankan visi-misi pembangunan.
“Pemotongan seperti ini berdampak besar. Kreativitas kepala daerah bisa terganggu karena ruang fiskal untuk menggerakkan program pembangunan semakin sempit,”tandasnya.
Watubun bilang, kunjungan Wakil Presiden seharusnya menjadi momentum untuk membawa solusi konkret, dukungan anggaran, atau proyek strategis nasional, bukan sekadar kegiatan seremoni yang tidak menjawab kebutuhan mendasar masyarakat.
“Kunjungan seperti ini harus merepresentasikan kepedulian negara kepada rakyat, bukan hanya simbolik,” tegas Watubun.
Watubun juga mengingatkan, jika tren pengalihan dana transfer ke kementerian atau lembaga pusat terus berlanjut, maka semangat reformasi dan otonomi daerah akan mati perlahan.
“Spirit otonomi itu memberi ruang kepada daerah untuk berkreasi. Tapi kalau semua anggaran ditarik ke pusat, apa yang tersisa untuk kita bangun di sini,”ujarnya.
DPRD Provinsi Maluku, kata Watubun, mendukung penuh seruan para kepala daerah untuk menghentikan pemotongan dana transfer dan mengembalikan distribusi fiskal yang lebih adil.
“Kami berharap kunjungan Wapres kali ini bukan hanya soal pidato di podium, tapi membawa solusi nyata atas kondisi keuangan daerah yang sedang sulit,” pungkasnya.(NS)
