FAKTA MALUKU, Tanimbar – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar memastikan aspirasi masyarakat Desa Lermatang tetap menjadi perhatian serius, meskipun sebagian tuntutan dinilai tidak sejalan dengan regulasi yang berlaku.
Fokus pemerintah kini diarahkan pada solusi jangka panjang melalui program pemberdayaan yang dinilai lebih berkelanjutan.
Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar, Juliana Ch. Ratuanak, menegaskan bahwa hasil pertemuan antara pemerintah daerah, SKK Migas, dan INPEX Masela Ltd bersama nelayan Desa Lermatang membuka jalan bagi pendekatan yang lebih konstruktif.
Pertemuan yang digelar secara virtual pada (2/4/2026) tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Ricky Jauwerissa, dengan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk perwakilan SKK Migas dan jajaran perangkat daerah.
Dalam keterangannya, Wabup Juliana menjelaskan bahwa tuntutan masyarakat terkait pembayaran tertentu belum memiliki dasar hukum yang jelas.
“Secara regulasi, tuntutan tersebut tidak dapat dipenuhi karena tidak ada aturan yang menjamin proses pembayaran dimaksud,” ujarnya.
Meski demikian, pemerintah tidak menutup mata terhadap kebutuhan masyarakat. Sebagai jalan tengah, INPEX Masela Ltd bersama SKK Migas menyepakati pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang akan dirancang dalam tiga tahap: jangka pendek, menengah, dan panjang.
Program ini diharapkan tidak hanya menyasar nelayan tangkap, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa Lermatang secara menyeluruh.
“Pemberdayaan ini diarahkan untuk meningkatkan pendapatan nelayan dan masyarakat sekitar, apalagi aktivitas operasional nantinya berada di wilayah Lermatang,” tambahnya.
Lebih lanjut, detail teknis program pemberdayaan tersebut akan dibahas dalam pertemuan lanjutan yang dijadwalkan pada 8 April 2026. Pemerintah daerah bersama INPEX akan merumuskan langkah konkret agar program tersebut tepat sasaran dan berkelanjutan.
Wabup Juliana juga mengungkapkan bahwa masyarakat Lermatang telah memahami hasil diskusi yang berlangsung. Dengan adanya kesepahaman tersebut, diharapkan tidak ada lagi aksi-aksi protes seperti yang sempat terjadi sebelumnya.
“Pemerintah daerah akan terus hadir bersama masyarakat dan membangun kemitraan dengan INPEX untuk mendorong kemandirian serta produktivitas masyarakat,” tegasnya.
Pertemuan ini turut dihadiri sejumlah pejabat dan pemangku kepentingan, di antaranya Sekretaris Daerah Kepulauan Tanimbar Brampi Moriolkossu, jajaran Dinas Perikanan, serta aparat keamanan dan komunikasi daerah yang mendukung kelancaran jalannya diskusi.
Dengan arah kebijakan yang kini berfokus pada pemberdayaan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar berharap polemik yang sempat mencuat dapat bertransformasi menjadi momentum peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, khususnya nelayan Desa Lermatang.(NS)
