FAKTA MALUKU, Ambon – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar menyatakan komitmen kuat dalam mendukung pelaksanaan Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang digagas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Komitmen tersebut ditunjukkan dengan pengusulan 20 lokasi kampung nelayan di wilayah Tanimbar untuk pengembangan pada tahun 2026.
Dukungan terhadap program strategis nasional tersebut mengemuka dalam kegiatan sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan Program Kampung Nelayan Merah Putih Tahun 2026 yang berlangsung di Kantor Gubernur Maluku, Ambon, Rabu (11/3/2026).
Gubernur Hendrik Lewerissa menegaskan, bahwa Program Kampung Nelayan Merah Putih merupakan langkah strategis pemerintah dalam memperkuat sektor perikanan tangkap sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di wilayah Maluku.
Menurutnya, Maluku sebagai provinsi kepulauan dengan potensi sumber daya kelautan yang melimpah membutuhkan dukungan program terintegrasi dari pemerintah pusat agar pengelolaan sektor perikanan dapat dilakukan secara optimal, berkelanjutan, dan memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat pesisir.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Lotharia Latif menjelaskan bahwa Program Kampung Nelayan Merah Putih merupakan salah satu program prioritas nasional yang dirancang untuk meningkatkan produktivitas nelayan melalui penguatan infrastruktur perikanan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengembangan kawasan ekonomi berbasis sektor perikanan.
“Konsep Kampung Nelayan Merah Putih atau Kampung Nelayan Modern dirancang secara terpadu dari hulu hingga hilir untuk mendorong peningkatan kesejahteraan nelayan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, berbagai fasilitas pendukung akan dibangun dalam kawasan tersebut, di antaranya dermaga atau tambatan perahu yang representatif, pabrik es, gudang beku (cold storage), hingga fasilitas docking atau perbaikan kapal.
Selain itu, kawasan kampung nelayan juga akan dilengkapi dengan fasilitas ekonomi dan sosial seperti tempat pelelangan ikan (TPI) yang higienis, sentra kuliner berbasis hasil laut, kios koperasi nelayan, sistem drainase kawasan, instalasi pengolahan air limbah (IPAL), penataan permukiman nelayan, menara pandang, hingga balai pelatihan bagi masyarakat pesisir.
Program ini juga mendorong pemanfaatan teknologi penangkapan ikan yang lebih modern, termasuk penggunaan kapal bermesin yang memungkinkan nelayan menjangkau wilayah tangkap yang lebih luas dan produktif.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Kepulauan Tanimbar Ricky Jauwerissa menyampaikan apresiasi kepada KKP atas perhatian pemerintah pusat terhadap pengembangan sektor perikanan di wilayah Maluku, khususnya di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Ia mengungkapkan bahwa pemerintah daerah sebelumnya telah mengusulkan sembilan lokasi Kampung Nelayan Merah Putih untuk tahun 2025 yang telah disurvei oleh tim KKP. Untuk tahun 2026, jumlah tersebut ditingkatkan menjadi 20 lokasi yang akan kembali melalui proses verifikasi dan survei lapangan.
“Pada tahun 2025 kami mengusulkan 9 lokasi melalui berbagai proses baronda dan komunikasi dengan pemerintah pusat yang telah diverifikasi oleh KKP. Untuk tahun 2026 ini ada 11 lokasi tambahan yang akan segera dilakukan verifikasi,” jelas Jauwerissa.
Ia juga menilai kehadiran proyek strategis nasional Inpex Blok Masela di wilayah Kepulauan Tanimbar akan semakin memperkuat pengembangan sektor kelautan dan perikanan di daerah tersebut.
Menurutnya, pembangunan kampung nelayan idealnya didahului dengan proses pendampingan kepada masyarakat agar program dapat berjalan efektif dan berkelanjutan sebelum pembangunan infrastruktur dilaksanakan.
“Kami di Kabupaten Kepulauan Tanimbar siap menerima lebih banyak program pembangunan kampung nelayan. Selama ini Tanimbar telah terbukti menjadi salah satu daerah pengekspor ikan terbesar di Maluku,” tegasnya.
Kegiatan sosialisasi ini juga menjadi forum koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah guna memastikan kesiapan pelaksanaan Program Kampung Nelayan Merah Putih Tahun 2026 di Provinsi Maluku, termasuk pengantar survei lokasi serta pembahasan berbagai aspek teknis terkait implementasi program di lapangan.(NS)
