FAKTA MALUKU, Tanimbar – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar bersama Kantor Pos Cabang Saumlaki dan sejumlah mitra lintas sektor kembali menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan, sebagai bagian dari upaya kolektif menekan angka kemiskinan di wilayah perbatasan Maluku itu.
Dalam penyaluran kali ini, sedikitnya 1.795 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), sedangkan 206 penerima mendapatkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai bentuk perhatian kepada para pekerja terdampak tekanan ekonomi.
Kepala Kantor Pos Cabang Saumlaki, Yulius Mey Lando Gamgenora, menegaskan bahwa program ini merupakan hasil sinergi antar instansi yang bertujuan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan melalui skema bantuan yang terintegrasi.
“PKH dan BPNT adalah program bersyarat yang dirancang oleh Kementerian Sosial untuk menjamin keluarga kurang mampu dapat memenuhi kebutuhan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan. Sementara BSU adalah bentuk dukungan pemerintah pusat melalui Kemenaker bagi para pekerja terdampak,” jelasnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, BPJS Ketenagakerjaan, dan Dinas Ketenagakerjaan atas kolaborasi yang selama ini terus berjalan dalam proses penyaluran bantuan.
Sementara itu, Bupati Kepulauan Tanimbar Ricky Jauwerissa dalam arahannya mengingatkan bahwa tantangan kemiskinan di Tanimbar masih nyata. Karena itu, menurutnya, keberadaan bantuan sosial bukan hanya soal distribusi administratif, tetapi juga menyangkut ketepatan sasaran dan integritas pendataan.
“Tanimbar masih tergolong sebagai daerah miskin. Kita butuh uluran tangan, dan bantuan ini sangat penting. Tapi saya minta dengan tegas, jangan ada permainan data. Pendamping PKH harus bekerja jujur dan objektif,” tegas Bupati.
Dirinya mencontohkan, bila ada anak yang tak lagi sekolah, maka keluarga itu harus dievaluasi dari daftar penerima. Menurutnya, akurasi data adalah kunci agar tidak ada masyarakat yang lebih layak justru tertinggal.
Lebih jauh, Bupati Ricky juga menyoroti pentingnya kesadaran sosial dari para penerima bantuan agar tidak menyalahgunakan dana yang diterima, termasuk menghindari kebiasaan negatif seperti perjudian yang dapat merusak struktur keluarga.
“Kalau kita ingin bangkit dari kemiskinan, maka setiap keluarga harus baku jaga. Jangan sampai ada yang main judi. Itu bukan hanya soal uang, tapi soal masa depan anak-anak kita,” ujarnya.
Bupati juga mengingatkan Kantor Pos agar tidak hanya menunggu masyarakat di titik penyaluran, tetapi mulai menerapkan pendekatan jemput bola ke desa-desa terpencil agar semua warga terlayani dengan baik.
“Saya minta pelayanan lebih humanis dan menjangkau desa-desa pelosok. Jangan tunggu orang datang, tapi turun langsung ke masyarakat,” tambahnya.
Program bantuan sosial yang disalurkan kali ini diharapkan bukan hanya meringankan beban ekonomi, tetapi juga menjadi langkah awal untuk mendorong kemandirian, serta meningkatkan kualitas hidup warga di wilayah perbatasan selatan NKRI itu.
“Mari kita lihat bantuan ini sebagai sarana membangun masa depan. Pemerintah hadir, dan kerja sama semua pihak sangat dibutuhkan untuk memutus mata rantai kemiskinan secara berkelanjutan,” tutup Bupati.(NS)
