Fakta Maluku, Tanimbar – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2026 di Gedung Serbaguna Hotel Galaxi, Saumlaki, Selasa pagi (6/5/2025).
Musrenbang dibuka secara simbolis melalui pemukulan tifa oleh Bupati, didampingi Wakil Bupati dr. Juliana Ratuanak, Ketua DPRD Richie Laurens Anggito, dan para anggota dewan. Prosesi dilanjutkan dengan doa, lagu kebangsaan, dan sesi diskusi kelompok. Forum ini menjadi arena penting untuk menyelaraskan prioritas pembangunan daerah ke depan, di tengah tekanan isu strategis dan terbatasnya kapasitas fiskal daerah.
Hadir dalam kegiatan ini jajaran Forkopimda, pimpinan OPD, tokoh agama, serta perwakilan masyarakat sipil. Seluruh hasil rumusan Musrenbang RKPD 2026 akan menjadi dasar penyusunan arah kebijakan fiskal dan pembangunan daerah tahun mendatang.
Bupati Ricky Jauwerissa dalam penyampaiannya menegaskan, bahwa Musrenbang bukan sekadar ritual tahunan, melainkan proses krusial yang menentukan arah kebijakan, prioritas pembiayaan, dan kesesuaian antara visi daerah dengan kebutuhan riil masyarakat. “Jika kita menunda, itu berarti kita turut menghambat tercapainya kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Bupati mengurai tujuh isu strategis utama yang dihadapi Tanimbar saat ini, mulai dari ketimpangan infrastruktur antarwilayah, kemiskinan dan pengangguran, hingga kualitas lingkungan dan tata kelola pemerintahan. Ia juga menyoroti pentingnya ketenteraman sosial serta pelestarian budaya lokal sebagai fondasi pembangunan.
Musrenbang RKPD 2026 disebut sebagai kelanjutan dari proses berjenjang yang telah dimulai dari tingkat desa dan kecamatan. Namun, Bupati juga menekankan pentingnya konsistensi antara dokumen perencanaan dan realisasi program. “Kita harus jujur pada realitas fiskal kita: ketergantungan keuangan daerah pada pusat masih sangat tinggi. Ini harus menjadi perhatian semua pihak,” ujarnya.
Dengan tema “Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Menuju Tanimbar Maju” Musrenbang tahun ini difokuskan pada lima prioritas pembangunan, termasuk reformasi tata kelola pemerintahan, pendidikan dan kesehatan yang inklusif, serta penurunan kemiskinan dan ketimpangan.
Bupati juga secara khusus menginstruksikan seluruh pimpinan OPD untuk tidak sekadar hadir, tetapi aktif membangun rumusan program berbasis data, terukur, dan berorientasi hasil. “Setiap usulan kegiatan harus jelas sumber pembiayaannya, apakah dari DAK, DAU, APBN atau provinsi. Tidak boleh ada program yang digantung di angan-angan,” tukasnya.
Di tengah kompleksitas tantangan dan ketergantungan fiskal yang tinggi, pesan politik pembangunan dari forum ini cukup jelas: Tanimbar Maju hanya bisa dicapai bila seluruh elemen bergerak bersama, disiplin dalam perencanaan, dan berani mengeksekusi solusi di lapangan.(NS)
