Fakta Maluku, Tanimbar – Pasca konflik antar warga yang melibatkan dua desa di Kecamatan Selaru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, pemerintah daerah bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) kembali melakukan kunjungan langsung ke lokasi untuk memediasi dan menyerukan perdamaian berlangsung di Gedung TP-PKK Selaru, Adaut, Sabtu (3/5/2025).
Dalam pertemuan yang berlangsung pada awal Mei 2025 itu, pimpinan daerah menyampaikan pesan tegas bahwa negara hadir bukan untuk menghakimi, melainkan untuk merangkul dan memulihkan.
Kegiatan mediasi dipandu oleh Penjabat Sekretaris Daerah, Brampi Moriolkosu, dan dihadiri oleh Bupati Kepulauan Tanimbar Ricky Jauwerisa, Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Richie Laurens Anggito, Kapolres Kepulauan Tanimbar AKBP Umar Wijaya, Dandim 1507/Saumlaki Letkol Inf. Hendra Suryaningrat, Ketua Klasis GPM Tansel, Pdt. Rein Tupan, serta para tokoh agama, adat, dan masyarakat dari kedua desa yang terlibat.
Dalam sambutannya, Bupati Ricky Jauwerisa menyampaikan bahwa kunjungan tersebut merupakan wujud nyata kehadiran negara di tengah masyarakat, khususnya saat terjadi situasi genting yang mengancam harmoni sosial.
“Alam boleh tidak bersahabat, tapi kami hadir di sini hanya untuk satu tujuan yaitu perdamaian. Kita ini semua saudara. Jangan karena satu konflik, lalu kita lupakan ikatan itu,” ujar Bupati.
Dirinya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk kembali membangun hubungan sosial yang harmonis, seraya mengingatkan bahwa konflik hanya akan meninggalkan luka yang mendalam, terutama bagi generasi muda.
Senada dengan itu, Kapolres Kepulauan Tanimbar, AKBP Umar Wijaya, menegaskan posisi netral aparat kepolisian dalam menangani konflik tersebut.
“Kami datang bukan untuk berpihak, tapi untuk merekatkan. Kalau ada isu-isu yang berkembang, jangan biarkan jadi bara api. Laporkan, kita klarifikasi. Damai itu bisa dimulai dari bawah dari desa ini,” tegasnya.
Sementara itu, Dandim 1507/Saumlaki Letkol Inf. Hendra Suryaningrat mengingatkan bahwa konflik berkepanjangan akan berdampak luas terhadap stabilitas sosial dan mental anak-anak di wilayah tersebut.
“Kalau konflik ini berlanjut, bukan hanya ekonomi yang terganggu. Anak-cucu kita bisa tumbuh dalam trauma. Kita orang tua jangan wariskan luka,” ujarnya.
Ketua Klasis GPM Selaru, Pdt. Rein Tupan, menyuarakan keprihatinannya secara terbuka. “Saya malu. Kita ucapkan ‘syalom’, tapi saling menyerang. Kekerasan hanya akan melahirkan kekerasan baru. Jangan jadikan diri kita alat pembalasan. Air panas harus ditaruh pada Tuhan, bukan manusia,” ujarnya dengan tegas.
Tupan juga mengingatkan para kepala desa agar tidak melupakan tanggung jawab moral dan spiritual mereka sebagai pemimpin yang seharusnya menjadi alat perdamaian, bukan pemicu konflik.
“Kades itu bukan cuma pemimpin administrasi. Dia orang tua yang Tuhan utus untuk jadi alat damai. Serahkan diri pada Roh Kudus, agar yang keluar dari tangan bukan kekerasan, tapi kasih,” tambahnya.
Pertemuan tersebut menghasilkan empat poin kesepakatan penting, yakni, komitmen bersama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), pengumpulan dan pemusnahan senjata tajam, penyelesaian hukum terhadap sengketa batas tanah, serta pembukaan kembali akses jalan Trans Selaru yang sempat ditutup akibat konflik.
Sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas, pemerintah daerah juga memberikan santunan pendidikan kepada keluarga korban yang terdampak konflik.
Forkopimda berharap, langkah ini menjadi awal dari rekonsiliasi yang berkelanjutan dan mengakar di masyarakat, demi terciptanya Selaru yang damai, aman, dan penuh pengharapan bagi generasi mendatang.(NS)
