FAKTA MALUKU, Tanimbar – Harapan petani di Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk mendapatkan akses air melalui proyek jaringan irigasi air tanah senilai Rp78 miliar kini berubah menjadi kekecewaan.
Proyek strategis yang dikerjakan oleh BUMN konstruksi, PT Hutama Karya (Persero), justru diselimuti dugaan penyimpangan serius, mulai dari kualitas konstruksi rendah, indikasi pengalihan pekerjaan ke vendor lokal, hingga pembangunan yang diduga tidak tepat sasaran.
Program yang disebut sebagai bagian dari agenda strategis nasional yang ditugaskan oleh Presiden Prabowo Subianto itu sejatinya bertujuan memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan produktivitas pertanian di wilayah terluar Indonesia. Namun fakta di lapangan justru memunculkan pertanyaan besar, ke mana sebenarnya arah dan manfaat proyek bernilai puluhan miliar rupiah tersebut?
Anggaran Fantastis, Hasil Dipertanyakan
Berdasarkan data yang dihimpun, proyek ini merupakan bagian dari Inpres Irigasi Nomor 2 Tahap III Tahun 2025, dengan cakupan pembangunan 39 titik jaringan irigasi air tanah, masing-masing 26 titik di Kecamatan Selaru dan 13 titik di Pulau Yamdena.
Dengan nilai hampir Rp2 miliar per titik, proyek ini seharusnya menjadi solusi strategis bagi persoalan air yang selama ini membelenggu sektor pertanian di Tanimbar.
Namun, sejumlah sumber menyebutkan adanya indikasi kuat praktik pengalihan pekerjaan oleh kontraktor utama kepada vendor lokal dengan nilai yang jauh lebih rendah dari pagu anggaran.
“Nilai proyek besar, tapi pekerjaan di lapangan seperti proyek kecil. Ada indikasi dijual ke vendor dengan harga murah. Dampaknya kualitas pekerjaan sangat buruk,”ucap IRS masyarakat
Jika praktik ini terbukti, maka proyek negara tersebut diduga telah mengalami degradasi kualitas secara sistematis.
Dugaan Material di Bawah Standar
Temuan lain yang memperkuat dugaan penyimpangan adalah penggunaan material konstruksi yang dilaporkan tidak memenuhi spesifikasi teknis.
Campuran konstruksi yang digunakan disebut jauh di bawah standar yang seharusnya diterapkan untuk infrastruktur irigasi berskala nasional.
Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran serius terhadap ketahanan fisik bangunan serta efektivitas distribusi air dalam jangka panjang.
Proyek yang seharusnya menjadi solusi jangka panjang justru berpotensi menjadi proyek berumur pendek.
Salah Lokasi, Tak Menyentuh Lahan Petani
Persoalan tidak berhenti pada kualitas konstruksi. Sejumlah titik pembangunan justru dilaporkan berada di lokasi yang tidak relevan dengan aktivitas pertanian masyarakat.
Beberapa fasilitas irigasi disebut tidak terhubung dengan lahan produktif, sehingga tidak memberikan manfaat langsung bagi petani.
“Air tidak sampai ke kebun. Petani tidak bisa manfaatkan. Ini proyek besar tapi tidak menyentuh kebutuhan masyarakat,”ujar Hengky warga Adaut dengan nada kecewa.
Fakta ini memperkuat dugaan bahwa proyek tersebut tidak dirancang berdasarkan kebutuhan riil masyarakat.
Negara Berpotensi Rugi, Petani Jadi Korban
Dengan nilai mencapai Rp78 miliar, proyek ini seharusnya menjadi simbol komitmen negara dalam memperkuat ketahanan pangan di wilayah perbatasan dan terluar.
Namun jika dugaan pengalihan pekerjaan, penurunan kualitas, dan salah sasaran pembangunan terbukti benar, maka proyek ini berpotensi menjadi beban negara dan meninggalkan kerugian nyata bagi masyarakat.
Alih-alih menjadi solusi, proyek ini justru terancam menjadi simbol kegagalan tata kelola proyek strategis.
Desakan Audit dan Penyelidikan Menguat
Masyarakat kini mendesak agar sejumlah lembaga negara segera melakukan audit dan investigasi menyeluruh, termasuk:
1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai penanggung jawab sektor infrastruktur
2. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia untuk mengaudit penggunaan anggaran negara
3. Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menyelidiki dugaan penyimpangan
4. Kejaksaan Tinggi Maluku dan Kejaksaan Negeri Kepulauan Tanimbar untuk melakukan penyelidikan hukum.
Transparansi dan akuntabilitas dinilai menjadi kunci untuk memastikan proyek strategis negara tidak berubah menjadi proyek gagal yang merugikan rakyat.
Publik kini menunggu apakah proyek Rp78 miliar ini akan menjadi tonggak kemajuan pertanian Tanimbar, atau justru tercatat sebagai skandal infrastruktur yang mengorbankan petani dan kepercayaan masyarakat terhadap negara.
Dari hasil investigasi media ini ada beberapa bukti kuat lewat RAB dan pernyataan vendor lokal. Manager Hutama Karya Kepulauan Tanimbar NE ketika dikonfirmasi via WhatsApp tidak diindahkan sampai berita ini dinaikkan.(NS)
