Fakta Maluku, Tanimbar – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar menegaskan bahwa kunjungan kerja Bupati Ricky Jauwerissa ke Darwin, Australia pada 8 April 2025 lalu, bukanlah kegiatan seremonial atau wisata diplomatik.
Lawatan tersebut dilakukan atas undangan resmi Pemerintah Australia dan bertujuan untuk membahas isu strategis lintas batas, khususnya penangkapan ikan secara ilegal oleh nelayan Indonesia di perairan Australia.
Penjabat Sekretaris Daerah Kepulauan Tanimbar, Brampi Moriolkosu menjelaskan, bahwa kunjungan tersebut bukan inisiatif sepihak Pemerintah Daerah, melainkan undangan resmi dari Pemerintah Darwin yang diterima melalui nota diplomatik. Proses keberangkatan Bupati juga telah mengikuti mekanisme sesuai ketentuan, dengan rekomendasi dari Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri melalui surat Nomor 099/4625.e/SJ serta persetujuan dari Kementerian Sekretariat Negara melalui surat Nomor B-00000917/KZN/S/PDLN/LN.00/05/2025 atas nama Menteri Dalam Negeri.
“Ini bukan tur, tapi bagian dari strategi penguatan diplomasi kawasan dan langkah awal untuk membangun jaringan kerja sama internasional,” ujar Moriolkosu kepada wartawan, Jumat (13/6/2025).
Salah satu agenda utama kunjungan tersebut adalah membuka dialog terkait maraknya aktivitas penangkapan ikan ilegal yang dilakukan oleh sejumlah nelayan Indonesia, termasuk dari luar wilayah Tanimbar, di wilayah perairan Australia.
Menurut Moriolkosu, isu ini bukan hanya berdampak pada nelayan secara individu, tetapi juga memengaruhi reputasi Indonesia dan posisi tawar Kepulauan Tanimbar di mata mitra internasional.
“Jika tidak ditangani dengan serius, isu ini bisa memicu embargo atau pembatasan kerja sama lintas sektor, termasuk perdagangan dan bantuan luar negeri,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, dalam waktu dekat delegasi Pemerintah Australia dijadwalkan melakukan kunjungan balasan ke Tanimbar untuk membahas mekanisme pengendalian aktivitas illegal fishing secara lebih komprehensif.
Selain isu kelautan, kunjungan Bupati Jauwerissa juga berhasil membuka peluang kerja sama konkret di berbagai sektor strategis, di antaranya:
Kesehatan: Pelatihan tenaga medis dan bantuan alat kesehatan.
Pendidikan: Program beasiswa dan pertukaran pelajar.
Pertanian dan Peternakan: Teknologi ramah lingkungan untuk peningkatan produksi.
Kebudayaan dan Pariwisata: Promosi budaya lokal dan ekowisata.
Infrastruktur Transportasi: Awal proses peningkatan status Bandara Mathilda Batlayeri menjadi bandara internasional.
“Peningkatan status Bandara Mathilda Batlayeri tidak bisa terjadi dalam semalam, tetapi harus dimulai dari sekarang dan diperjuangkan secara konsisten,”ujar Moriolkosu mengutip penyampaian Bupati.
Sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan Australia dan menjadi gerbang tenggara Indonesia, Kepulauan Tanimbar dinilai memiliki potensi besar untuk memainkan peran strategis dalam hubungan antarnegara. Melalui pendekatan diplomasi daerah, Pemkab Tanimbar berupaya mengubah stigma keterpencilan menjadi kekuatan geopolitik.
“Sudah saatnya kita meninggalkan mentalitas terisolasi. Diplomasi daerah harus menjadi instrumen nyata pembangunan. Kita tidak bisa hanya menunggu,”tandasnya.
Dengan langkah strategis ini, Kepulauan Tanimbar resmi menapaki fase baru pembangunan berbasis diplomasi dan kemitraan internasional yang terukur.(NS)
