FAKTAMALUKU, Kalteng – Kepemimpinan proaktif Bupati Maluku Tengah, Zulkarnain Awat Amir, kembali menuai sorotan positif. Komitmennya mengawal realisasi 3.000 unit rumah subsidi dari Kementerian Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk Maluku mendapat apresiasi dari praktisi Perencanaan Wilayah dan Kota, Jamaludin Mahulette.
Menurut Mahulette, kehadiran langsung Bupati Zulkarnain dalam penandatanganan Nota Kesepakatan Sinergitas antara Pemprov Maluku, Kementerian PKP, dan Badan Pusat Statistik (BPS) di Jakarta, 16 September 2025, membuktikan bahwa program ini tidak sekadar seremoni.
“Itu sinyal politik pembangunan yang jelas. Bupati Zulkarnain bukan hanya penerima program, tetapi pengawal utama agar benar-benar menyentuh masyarakat bawah,” tegas Mahulette kepada Fakta Maluku, Selasa (16/9/2025).
Ia menilai kepemimpinan Bupati Zulkarnain menghadirkan tiga dimensi strategis yang krusial bagi keberhasilan program hunian rakyat di Maluku Tengah.
1. Data dan Ketepatan Sasaran
Dengan melibatkan BPS, penyaluran rumah subsidi diyakini lebih akurat. “Selama ini banyak rumah subsidi jatuh ke tangan yang tidak berhak. Komitmen Bupati bisa memutus rantai itu,” ujarnya.
2. Tata Ruang dan Konektivitas
Hunian harus terintegrasi dengan jalan, air bersih, hingga fasilitas publik. “Bupati wajib memastikan rumah subsidi tidak menciptakan kantong permukiman terisolasi,” jelasnya.
3. Keadilan Sosial dan Ekonomi Lokal
Program ini diharapkan bukan hanya memberi atap, tetapi juga membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi lokal. “Jika partisipatif, dampaknya jauh lebih luas dari sekadar pembangunan rumah,” tambah Mahulette.
Lebih jauh, Mahulette menyebut dukungan penuh Bupati Malteng memberi pesan moral kuat tentang pentingnya sinergi pemerintah pusat dan daerah.
“Ini contoh kepemimpinan yang mengubah perencanaan dari sekadar dokumen menjadi implementasi nyata. Sikap Zulkarnain patut diapresiasi,”pungkasnya.
Dengan fondasi kerja sama Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan BPS, serta komitmen Bupati Maluku Tengah, program 3.000 rumah subsidi diyakini akan menjadi langkah nyata menuju pembangunan wilayah yang lebih adil, terencana, dan berkelanjutan. (NS)
