FAKTA MALUKU, Tanimbar – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Pola Laratmase angkat bicara menyikapi maraknya narasi liar dan informasi menyesatkan yang dinilai berpotensi mengganggu stabilitas daerah serta mengaburkan fakta pembangunan yang sedang berjalan.
Laratmasse mengimbau seluruh elemen masyarakat dan elite politik agar menghentikan kegaduhan opini, serta kembali fokus mengawal agenda besar pembangunan Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Menurut politisi Partai Gerindra itu, arah pembangunan daerah saat ini telah sejalan dengan Asta Cita Presiden Republik Indonesia, visi Gubernur Maluku, hingga visi dan misi Bupati Ricky Jauwerissa dan Wakil Bupati dr. Juliana Ch. Ratuanak.
Perempuan Tangguh ini bilang, optimisme terhadap perubahan Tanimbar bukan sekadar retorika, melainkan didukung indikator yang terukur.
“Jangan lagi membangun opini yang menyesatkan. Mari kita fokus bangun Tanimbar. Fakta berbicara, bukan asumsi,” tegas Laratmase kepada media ini di ruang kerjanya, Kamis (12/2/2026).
Ia menilai, kemajuan daerah saat ini dapat dilihat secara objektif melalui hasil penilaian Ombudsman Republik Indonesia serta diraihnya penghargaan Universal Health Coverage (UHC). Dua capaian tersebut, kata dia, merupakan bukti nyata adanya perbaikan sistemik dalam tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.
Laratmasse juga menyampaikan apresiasi terhadap kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati yang dinilainya mampu bekerja efektif di tengah keterbatasan fiskal dan kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.
“Dengan segala keterbatasan dan tekanan efisiensi anggaran, justru kita melihat kemajuan yang signifikan. Ini sesuatu yang luar biasa dan patut diakui secara jujur,” ujarnya.
Ia kemudian membandingkan kondisi saat ini dengan periode sebelumnya. Menurut Laratmasse, pada masa lalu daerah memiliki anggaran yang relatif besar, namun tidak berbanding lurus dengan kualitas pelayanan publik.
“Dulu uang banyak, tapi pelayanan minim. Ombudsman bahkan menempatkan pelayanan publik Tanimbar di zona hitam,” ungkapnya.
Selain itu, lanjut dia, pemerintahan sebelumnya juga meninggalkan beban keuangan daerah yang sangat besar, hingga menempatkan Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada kondisi krisis serius.
“Dengan beban yang begitu besar, Tanimbar saat itu sudah berada pada stadium akhir. Jadi memperbaiki keadaan tidak semudah membalikkan telapak tangan,” tegasnya.
Laratmasse juga menyinggung kondisi pada tahun 2020, ketika sekitar 10.000 peserta BPJS Kesehatan dinonaktifkan, yang menurutnya sangat memukul hak dasar masyarakat terhadap layanan kesehatan.
“Sekarang kondisinya berbalik. Dengan keterbatasan, justru ada hasil nyata. UHC hari ini berarti, hari ini sakit, hari ini juga dilayani dan gratis,” tandasnya.
Menutup pernyataannya, Laratmase mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak terjebak dalam narasi destruktif, melainkan bersama-sama mengawal dan memperkuat agenda perubahan demi masa depan Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang lebih baik.(NS)
