FAKTA MALUKU, Tanimbar – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar bersiap menggelar forum klarifikasi terbuka sebagai respons terhadap dugaan kecurangan dalam proses rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2024. Forum ini digagas langsung oleh Bupati Ricky Jauwerissa sebagai bentuk komitmen menjaga integritas birokrasi dari praktik titipan, manipulasi, hingga permainan kotor.
Dalam keterangan resminya, Kamis (3/7/2025), Bupati Jauwerissa menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan menutup-nutupi proses seleksi, bahkan siap membuka seluruh tahapan secara terang benderang di hadapan publik.
“Kalau ada yang merasa proses ini tidak adil, silakan hadir bawa data dan bukti. Kita buka bersama. Tidak ada yang disembunyikan. Tidak ada ruang untuk permainan kotor dalam birokrasi Tanimbar,” tegasnya.
Forum klarifikasi tersebut akan melibatkan BKPSDM, tim Panitia Seleksi Daerah (Panselda), serta para peserta seleksi baik yang lulus maupun yang tidak. Seluruh data dan dokumen proses seleksi, mulai dari formasi, nilai, hingga hasil akhir, akan dibuka dan diverifikasi silang.
Langkah ini dipandang sebagai precedent penting dalam menegakkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Di saat banyak daerah menghindari polemik, Bupati Tanimbar justru memilih menantang langsung isu dugaan kecurangan melalui mekanisme resmi yang transparan.
“Forum ini bukan untuk mengubah hasil BKN, tetapi untuk memastikan proses yang ada berjalan jujur dan bersih. Jangan sampai ada kecurigaan yang merusak kepercayaan rakyat,” jelas Bupati.
Isu dugaan kecurangan dalam seleksi PPPK mulai mencuat setelah beberapa calon peserta yang tidak lulus mempertanyakan validitas nilai serta proses evaluasi yang dilakukan oleh panitia. Meski belum ada bukti yang mengarah pada pelanggaran serius, Pemkab memilih mengambil sikap terbuka dan proaktif.
Bupati Jauwerissa bahkan menginstruksikan agar seluruh dokumen seleksi disiapkan untuk dibuka dalam forum. Ia menyatakan siap menindak tegas siapa pun di lingkup pemerintahannya yang terbukti bermain curang.
“Saya ingin rakyat tahu bahwa proses ini tidak diatur di balik meja. Kalau ada yang main-main, saya sendiri yang akan ambil tindakan,” tandasnya.
Dengan forum ini, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar ingin menunjukkan bahwa transparansi bukan sekadar slogan, tetapi prinsip nyata dalam membangun birokrasi yang profesional dan berintegritas.(NS)
