FAKTA MALUKU, Saumlaki – Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa mengawali kunjungan perdananya di Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) dengan bertatap muka bersama Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pemerintah Desa se-KKT, yang digelar di Pendopo Bupati, di Saumlaki Sabtu (26/7/2025).
Acara ini turut dihadiri oleh Wakil Bupati KKT dr. Juliana Ch. Ratuanak, unsur Forkopimda, Pj. Sekda KKT, para pimpinan OPD lingkup Pemkab dan Pemprov Maluku, 10 camat, 2 lurah, serta 80 kepala desa dan perangkat desa lainnya.
Dalam sambutan Gubernur menyoroti perjuangan panjang terkait pengesahan Undang-Undang Provinsi Kepulauan, yang hingga kini belum disetujui oleh Pemerintah Pusat. Ia menyebut DPR RI telah menyatakan persetujuannya, namun sejumlah kementerian masih keberatan atas konsekuensi anggaran yang dinilai akan membebani negara.
“Perjuangan ini bukan untuk membedakan Maluku, tapi justru untuk memperlakukan kami secara adil sesuai kondisi geografis. Laut bukanlah pemisah, melainkan pemersatu bangsa,” tandas Lewerissa, seraya mengutip semangat Deklarasi Juanda tahun 1957 yang menetapkan Indonesia sebagai negara kepulauan.
Lewerissa juga menegaskan bahwa perjuangan ini akan terus dikobarkan meskipun dirinya tidak lagi menjadi anggota DPR RI, sebab keadilan anggaran bagi daerah kepulauan seperti Maluku adalah harga mati.
Gubernur juga menekankan pentingnya sinergi program antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten, terutama dalam penguatan kapasitas desa melalui program pendampingan dan pemberdayaan BUMDes.
Ia mengapresiasi inisiatif Koperasi Merah Putih yang telah menjangkau desa dan kelurahan di Maluku, dan mendorong agar semangat kolaboratif ini terus ditingkatkan.
Di sektor kesehatan, Gubernur mengumumkan rencana pembangunan rumah sakit representatif di KKT pada tahun 2026, sebagai bagian dari prioritas penguatan SDM daerah. Pemprov juga akan mengirim tenaga medis untuk mengikuti pelatihan di rumah sakit yang lebih maju guna meningkatkan mutu layanan kesehatan di Maluku.
“Pembangunan SDM adalah kunci, termasuk di sektor kesehatan. Kita harus siapkan putra-putri daerah untuk melayani rakyatnya sendiri,” ujarnya.
Menanggapi permintaan dari Kementerian PUPR, Gubernur menyampaikan bahwa dirinya telah mengusulkan dua wilayah di Maluku untuk program penataan kawasan kumuh, yakni Banda dan Kota Ambon. Namun, dari dua usulan tersebut, baru Banda yang disetujui. Ia menegaskan akan terus memperjuangkan agar daerah-daerah pulau lainnya, termasuk KKT, juga mendapat perhatian yang setara.
Acara ditutup dengan sesi dialog interaktif antara Gubernur dan peserta tatap muka, yang berlangsung penuh antusias dan harapan dari para aparatur desa serta ASN. (NS)
