Fakta Maluku, Ambon – Ketua Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Provinsi Maluku, Dimas Luanmase, melontarkan kritik tajam terhadap DPRD Provinsi Maluku yang dinilai memiliki pelayanan publik terburuk.
Pasalnya, surat audiensi yang berkali-kali diajukan oleh KSBSI untuk membahas persoalan ketenagakerjaan di Maluku tak pernah direspons oleh pimpinan maupun Komisi IV DPRD yang membidangi ketenagakerjaan.
“Saya sangat kecewa dengan DPRD Maluku. Surat audiensi kami sudah dikirim berkali-kali, tapi tidak pernah digubris. Ini bukti bahwa pelayanan publik di DPRD sangat buruk,” tegas Dimas kepada media, Selasa (25/03/2025).
Menurutnya, DPRD seharusnya tidak tebang pilih dalam memberikan pelayanan. KSBSI adalah bagian dari masyarakat Maluku yang selama ini aktif membantu pemerintah dalam mengawal hak-hak buruh dan pekerja. Ia menilai sikap DPRD yang enggan berdialog sebagai bentuk pengabaian terhadap nasib pekerja yang tengah berjuang mendapatkan hak-haknya.
“DPRD seharusnya berterima kasih kepada kami karena sudah membantu pengawasan ketenagakerjaan. Banyak buruh di Maluku yang tertolong berkat perjuangan kami. Kalau kami meminta audiensi, itu bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk membahas nasib pekerja, termasuk mungkin keluarga para anggota dewan sendiri,” tegasnya.
Dimas mendesak Ketua DPRD dan Komisi IV agar segera membuka ruang diskusi dengan KSBSI.
Dirinya menegaskan, bahwa persoalan ketenagakerjaan bukanlah hal sepele dan membutuhkan perhatian serius dari wakil rakyat.
“Kalau DPRD terus mengabaikan, maka publik pantas bertanya masihkah mereka peduli dengan rakyat. Atau hanya sibuk mengurus kepentingan sendiri,” pungkasnya.(NS)
