FAKTA MALUKU, Ambon – Dewan Pimpinan Pusat Hena Hetu (DPP Hena Hetu) mengutuk keras aksi intimidasi terhadap Gubernur Maluku yang dilakukan sekelompok orang. Ketua DPP Hena Hetu, Saleh Hurasan, menyebut tindakan tersebut bukan sekadar kritik, melainkan aksi premanisme yang menginjak wibawa pemerintah dan mencoreng wajah demokrasi.
“Ini bukan lagi aspirasi. Ini ancaman! Dan ancaman terhadap kepala daerah sama saja melawan negara. Premanisme seperti ini tidak boleh dibiarkan hidup di Maluku,” tegas Hurasan kepada media ini, Sabtu (30/8/2025).
DPP Hena Hetu juga menyorot kelemahan aparat pengamanan, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), yang dianggap gagal menjaga marwah pemerintahan.
“Kalau Satpol PP saja tidak bisa melindungi gubernur dari intimidasi, untuk apa ada mereka? Kepala Satpol PP sebaiknya segera dicopot. Jangan jadikan jabatan penting hanya sebagai tempat singgah orang yang tidak mampu bekerja,” sindir Hurasan tajam.
Menurutnya, demokrasi tidak boleh diselewengkan menjadi panggung kekerasan. Kebebasan berpendapat harus berjalan dalam koridor hukum, bukan dengan cara menekan, menakut-nakuti, apalagi mengintimidasi.
“Demokrasi memberi ruang bicara, bukan ruang ancaman. Siapa pun yang coba menakut-nakuti pemimpin daerah, itu sama saja menantang negara. Dan negara tidak boleh kalah dari preman,” tegasnya lagi.
DPP Hena Hetu menegaskan bahwa insiden ini adalah peringatan keras bagi semua pihak: stabilitas pemerintahan tidak boleh diganggu. Mereka berkomitmen mengawal jalannya roda pemerintahan agar tetap tegak, berwibawa, dan bebas dari tekanan kelompok mana pun.(NS)
