Fakta Maluku, Ambon – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Maluku Tahun 2026 resmi dibuka Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, Selasa (27/5/2025), di Hotel Santika Premier Ambon.
Mengusung tema “Penguatan Ketahanan Pangan, Energi, Ekonomi Produktif dan Inklusif” Musrenbang kali ini menjadi yang pertama dalam periode pemerintahan 2025–2029, serta menjadi tonggak awal sinergi perencanaan pembangunan jangka menengah lintas daerah di Provinsi Maluku.
“Musrenbang ini penting sebagai ruang penyamaan visi dan misi pembangunan antara provinsi dan kabupaten/kota, sekaligus menyelaraskan kebijakan daerah dengan Asta Cita Nasional menyongsong Indonesia Emas 2045,” ujar Gubernur dalam sambutannya.
Acara ini dihadiri oleh Anggota DPR RI, Saadiah Uluputty, Anggota DPD RI, Novita Anakotta, Wakil Gubernur, Forkopimda, pimpinan dan anggota DPRD Maluku, Bupati/Walikota se-Maluku, jajaran kementerian teknis, pimpinan instansi vertikal, BUMN/BUMD, akademisi, tokoh masyarakat, hingga organisasi masyarakat sipil.
Gubernur menjelaskan, terdapat tujuh prioritas utama dalam perencanaan pembangunan Maluku tahun 2026:
1. Peningkatan layanan dasar: pendidikan, kesehatan, peran pemuda, serta pengarusutamaan gender dan inklusi sosial (GEDSI).
2. Penguatan ekonomi daerah berbasis sumber daya lokal, termasuk ketahanan pangan, energi dan air.
3. Pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah.
4. Penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan sosial.
5. Pengelolaan lingkungan hidup dan penguatan mitigasi bencana serta perubahan iklim.
6. Perbaikan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas layanan publik.
7. Penguatan lembaga sosial berbasis kearifan lokal dan penegakan hukum.
Dalam arahannya, Gubernur meminta para Bupati dan Walikota se-Maluku untuk segera mengambil langkah nyata terhadap empat agenda prioritas pembangunan daerah:
1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
2. Pembentukan koperasi Merah Putih di setiap kabupaten/kota.
3. Penyelenggaraan Sekolah Rakyat sebagai bentuk pendidikan alternatif berbasis komunitas.
4. Program makan bergizi gratis bagi masyarakat rentan, khususnya anak-anak.
“Perencanaan keuangan daerah harus mengedepankan prinsip kehati-hatian dan berorientasi pada dampak nyata bagi masyarakat,” tegas Gubernur.
Dalam konteks RPJMN 2025–2029, Gubernur juga menyebutkan tiga proyek strategis nasional yang sedang digarap di Maluku, yaitu pembangunan Bendungan Way Apu, pengembangan Lapangan Abadi di Wilayah Kerja Masela, dan proyek Maluku Integrated Port.
Meski masih dihadapkan pada tantangan seperti kemiskinan, rendahnya kualitas layanan dasar, dan terbatasnya infrastruktur, Gubernur optimistis tantangan ini bisa diatasi lewat sinergi lintas sektor dan kolaborasi kebijakan antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
“Musrenbang ini harus menjadi ruang strategis, bukan sekadar formalitas. Harus ada diskusi yang fokus, prioritas yang jelas, dan rencana kerja yang implementatif untuk menjawab kebutuhan riil masyarakat,” tutupnya.(NS)
