FAKTA MALUKU – Beberapa waktu terakhir, publik disajikan tudingan miring bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar bersikap tidak netral dan memberi perlakuan istimewa kepada salah satu organisasi masyarakat (ormas) dan organisasi kepemudaan (OKP).
Namun, jika ditelaah secara jernih, narasi tersebut tidak memiliki dasar yang kuat. Ia lebih menyerupai framing politik yang dibangun oleh kelompok yang kehilangan ruang pengaruh di tengah pemerintahan yang kini lebih profesional dan transparan.
Dalam negara demokrasi, kritik adalah hal wajar. Tapi kritik yang tidak berlandaskan fakta dan hanya digerakkan oleh rasa benci atau sakit hati pribadi bukan kontrol sosial, melainkan upaya pembusukan opini publik.
Mereka yang paling lantang menuduh diskriminasi justru sering kali adalah pihak yang tidak aktif, tidak memiliki konsep, dan tidak pernah menyalurkan kontribusi konkret bagi masyarakat. Dan ketika pemerintah mulai menuntut tertib administrasi, transparansi, dan akuntabilitas, tiba-tiba muncullah tudingan “pemerintah pilih kasih”. Padahal faktanya sederhana, pemerintah tidak menolak siapa pun asalkan datang dengan konsep yang membangun, bukan sekadar kritik kosong.
Sejak kepemimpinan Bupati Ricky Jauwerissa dan Wakil Bupati dr. Juliana Ch. Ratuanak, Pemkab Kepulauan Tanimbar telah menunjukkan keterbukaan dan inklusivitas tinggi terhadap seluruh elemen masyarakat. Setiap ormas dan OKP diberikan ruang yang sama untuk berkolaborasi, selama memiliki arah dan program yang selaras dengan semangat membangun Tanimbar.
“Setiap OKP atau ormas yang punya konsep yang baik dan bermanfaat, silakan sampaikan kepada pemerintah. Kami terbuka untuk berdiskusi dan bekerja sama demi kemajuan negeri Duan Lolat. Jangan hanya bermain di ruang kritik tak berdasar yang dimainkan oleh pembenci dan orang sakit hati,” demikian penegasan yang menggambarkan sikap terbuka Pemkab Tanimbar hari ini.
Pemerintah tidak menilai siapa yang paling vokal, tapi siapa yang paling nyata bekerja untuk rakyat. Dan yang harus dipahami bersama, pemerintah tidak memberi keistimewaan kepada siapa pun yang diberi ruang adalah mereka yang memberi manfaat.
Salah satu tudingan yang beredar adalah bahwa kegiatan HUT KKT ke-26 “dikuasai oleh satu ormas.”Faktanya, tudingan itu keliru besar. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh panitia resmi lintas elemen ASN, tokoh masyarakat, pemuda, ormas, dan komunitas adat di bawah koordinasi pemerintah daerah.
Justru, ormas yang disebut-sebut “diistimewakan” itu sebenarnya menjadi contoh baik, karena mampu menawarkan ide dan gagasan konstruktif kepada Pemda. Dengan semangat partisipatif, ormas tersebut menginisiasi sejumlah konsep kegiatan yang membangun semangat kebersamaan dan kebanggaan daerah. Itulah hal yang seharusnya digarisbawahi, bukan siapa yang dilibatkan, tetapi siapa yang datang dengan solusi dan komitmen membangun.
Semua kegiatan Pemda KKT dilakukan secara terbuka, terdokumentasi, dan dapat diaudit.Tidak ada kebijakan yang memihak kelompok tertentu yang ada hanyalah kemitraan berbasis manfaat dan kejelasan program. Karena bagi pemerintah daerah, kolaborasi adalah kunci kemajuan, bukan politisasi dan tudingan tanpa bukti.
Tanimbar tidak butuh perpecahan akibat isu murahan. Yang dibutuhkan sekarang adalah energi positif, kolaborasi nyata, dan gagasan yang membawa manfaat bagi masyarakat.
Pemerintah tetap mengundang semua ormas dan OKP untuk datang membawa ide, bukan prasangka. Sebab kemajuan negeri Duan Lolat hanya bisa lahir jika semua pihak bekerja, bukan hanya bicara.(NS)
