FAKTA MALUKU, Jakarta – Bupati Kepulauan Tanimbar, Ricky Jauwerissa menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2025) yang digelar di Ballroom Danarote, Balai Kartini, Jakarta, Jumat (10/10/2025).
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini bertujuan untuk menyinergikan program kerja percepatan akses keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus menyampaikan arah strategi TPAKD tahun 2026.
Rakornas tahun ini mengusung tema “Memperkuat Ketahanan Ekonomi Nasional melalui Peningkatan Akses Keuangan Daerah”. Acara tersebut juga dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia, yang memberikan arahan kepada seluruh kepala daerah selaku pengarah TPAKD di wilayah masing-masing.
Dalam kegiatan tersebut turut dilaksanakan peluncuran Roadmap TPAKD 2026–2030 serta penyerahan TPAKD Award 2025 sebagai bentuk apresiasi kepada kepala daerah yang dinilai berhasil mendorong percepatan akses keuangan di daerah melalui implementasi berbagai program kerja strategis sepanjang tahun 2024.
Bupati Ricky Jauwerissa menyatakan, keikutsertaan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam Rakornas ini merupakan bagian dari komitmen daerah untuk terus memperkuat literasi dan inklusi keuangan masyarakat.
“Peningkatan akses keuangan di daerah sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pemerintah daerah bersama lembaga keuangan harus mampu menghadirkan layanan yang inklusif dan mudah dijangkau, terutama bagi pelaku UMKM dan masyarakat di wilayah kepulauan,” ujar Bupati usai kegiatan.
Ia juga menambahkan bahwa TPAKD Kabupaten Kepulauan Tanimbar akan terus memperkuat kolaborasi dengan OJK, perbankan, dan lembaga keuangan lainnya dalam memperluas akses pembiayaan bagi sektor produktif.
Rakornas TPAKD 2025 turut dihadiri oleh para gubernur, bupati, dan wali kota dari seluruh Indonesia, serta perwakilan kementerian/lembaga, dunia usaha, dan industri jasa keuangan nasional.(NS)
