Unpatti Dan Pemprov Maluku Diskusikan Model Penanggulangan Kemiskinan

banner 160x600

Women face AMBON - Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) Universitas Pattimura (Unpatti) dan Pemerintah Provinsi Maluku, mendiskusikan Model Penanggulangan Kemiskinan, yang digagas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Maluku, di Kantor Gubernur Maluku, Ambon, Jumat (12/1). "Kami beritikat baik melalui model ini kemudian, diharapkan bisa  menurunkan tingkat kemiskinan di Maluku secara signifikan. Ya kita semua berharap yang terbaik," ujar Tonny D. Pariela dari LPPM Unpatti. Menurut Pariela yang juga Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Unpatti ini, pihaknya baru saja mendiskusikan model penanggulangan kemiskinan, bersama Bappeda Maluku dan sejumlah SKPD terkait, yang diharapkannya kelak pada saatnya nanti, bisa diimpelementasikan lewat pilot project untuk diuji coba. "Kita bisa berdiskusi dan tukar pikiran. Memang ada perbedaan pendapat dalam diskusinya, dan itu wajar saja. Tapi kemudian perbedaan pendapat itu bisa memperkarya masukan bagi tim untuk menyempurnakaan apa yang menjadi kebutuhaan," tutur Guru Besar Unpatti ini. Dia mengungkapkan, kegiatan penelitian terkait penyiapan model penanggulangan kemiskinan ini, sudah dilakukan sejak tahun lalu 2017, atas dukungan Bappeda Maluku. Ditanya tentang kapan persisnya model tersebut akan diaplikasikan, Pariela katakan, pihaknya tidak punya policy sampai di situ. "Soal pengaplikasiannya nanti, itu policy itu dari Bappeda. Mandat yang diberikan kepada kami hanya sampai pada level menyiapkan modelnya saja," terangnya. Pada kesempatan yang sama, Kepala Bidang Penelitian dan Pembangunan Daerah Bappeda Maluku Jalaludin Salampessy mengakui, Pemerintah Provinsi Maluku melalu pertemuan hari ini, sudah mendapatkan satu gambaran, tentang model  akselerasi untuk percepataan penanganan kemiskinaan di Maluku. "Dalam kaitan itu, maka  SKPD yang hadir juga dapat memberikaan  penguataan terhadap, bagaimana keterlibatan mereka, dalam rangka  bersama-sama dengan Kabupaten Kota, yang bertujuaan untuk percepatan penanganan kemiskinan," sebutnya. Tetapi satu hal yang menjadi pertimbangan kuat pada model tadi, menurut Salampessy, adalah data. Dia menyebut, data merupakan bagian utama yang memberikan satu dukungan terhadap program. Karena data itu, lanjut Salampessy, maka intervensi akan jelas. Dengan data juga, hitungan kita akan tepat dan akselerasi  melalu program juga bisa tepat sasaran. Sebab data mengambarkan masyarakat yang mengalami kemiskinan  itu sendiri. "Potret kemiskinan dapat  tergambarkan dalam data, yang bisa diintervensi dalam program dan model penanggulangan kemiskinan yang kita diskusikan inilah, salah satu jawabanya," demikian Salampessy.(JWL)