Sekretariat DPRD Kota Ambon Diduga Tilep Insentif Wartawan

No comment 816 views


banner 160x600
Women face

AMBON - Insentif Wartawan yang sehari harinya mencari berita di DPRD Kota Ambon Diduga Ditilep oknum oknum tidak bertanggung jawab pada Sekretariat DPRD Kota Ambon. Bau tak sedap beraroma korupsi ini tercium Fakta Maluku Selasa (2/1). Dari data yang didapat Fakta Maluku, pada akhir tahun 2017 silam, para jurnalis yang sehari harinya tercatat sebagai wartawan pada DPRD Kota Ambon diberikan insentif. Namun sebelum mengambil hak hak mereka, para jurnalis ini diwajibkan menandatangani sepuluh lembar kwitansi. Di mana sepuluh kwitansi ini berisikan besarnya insentif wartawan setiap bulannya yang menjadi hak para jurnalis tersebut. Sesuai data yang didapat insentif jurnalis pada DPRD Kota Ambon sebesar Rp.250.000 per bulannya. Dan dibayarkan sekaligus selama setahun. Pemberian insentif wartawan ini dilakukan pada akhir tahun berjalan. Itu artinya jika sesuai kwitansi yang ditanda tangani seorang jurnalis yang tercatat selaku wartawan peliput pada DPRD Kota Ambon berhak atas insentif sebesar Rp.2.500.000. Namun aneh walaupun disuruh menandatangani kwitansi untuk insentif selama 10 bulan. Akan tetapi para jurnalis ini hanya menerima insentif sebesar Rp.1 juta. Padahal hak yang semestinya harus diterima para pewarta berita di DPRD Kota Ambon ini adalah Rp.2.500.000. Itu artinya Sekretariat DPRD Kota Ambon Diduga mentilep insentif wartawan sebesar Rp.1,5 juta setiap wartawannya. Hal ini diakui sejumlah wartawan yang sehari harinya mencari berita pada DPRD Kota Ambon. "Kemarin itu kami disuruh menandatangani kwitansi sebanyak 10 lembar. Dimana setiap lembar kwitansi itu tertera nominal Rp. 250.000. Namun kami hanya diberikan Rp. 1 juta saja. Padahal semestinya kami berhak atas insentif sebesar Rp. 2.5 juta," ujar GT salah satu wartawan yang sehari harinya bertugas di DPRD Kota Ambon. GT mengakui dugaan tilep yang diduga dilakukan oknum oknum sekretariat DPRD Kota Ambon ini sudah berlangsung lama. "Tahun lalu saja kami disuruh tanda tangan sebanyak kurang lebih 12 kwitansi dengan nominal satu kwitansi sebesar Rp.250 ribu. Namun kami hanya diberikan insentif sebesar Rp. 1 juta, "paparnya. (JWL)