Terkait Proyek Pengadaan Mesin PLTD

Sekda Aru Berpotensi Jadi Tersangka

No comment 211 views
banner 160x600

Women face

AMBON - Mantan Kepala Dinas Pertambangan dan energi Kabupaten Kepulauan Aru, yang kini menjabat selaku Sekda Kabupaten Kepulauan Aru, Mohamad Djumpa.

Baca Juga: Golkar Siap Lawan Intimidasi Terhadap Rakyat
Baca Juga: Lagi, SANTUN Di Goyang Hoax

Berpotensi menjadi tersangka dalam proyek pengadaan mesin PLTD pada tiga kecamatan di kabupaten Aru, tahun anggaran 2014.

Dari data yang didapat media ini Rabu (23/6), proyek pengadaan mesin PLTD di kabupaten Aru ini. Berbau mark up, dan diduga ikut melibatkan Djumpa.

Dugaan ini diperkuat dengan diperiksanya sekda Aru itu oleh Kejaksaan Negeri Dobo, terkait proyek yang diduga merugikan negara hingga ratusan juta rupiah ini.

Sekda Aru, menjalani pemeriksaan pada Selasa kemarin. Mohamad Djumpa yang saat itu menjabat selaku kepala Dinas Pertambangan diperiksa penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Dobo kurang lebih 4 jam.

Dalam Pemeriksaan tersebut, Djumpa dicecar belasan pertanyaan terkait proyek tersebut.

"Pemeriksaan terhadap Sekda Aru ini seputar pelaksanaan tender hingga pembelian mesin PLTD yang diperuntukan bagi tiga kecamatan di Aru, " beber sumber terpercaya media ini di Kejaksaan Negeri Dobo.

Ditambahkan, dari hasil pemeriksaan tersebut, penyidik telah mengantongi bukti-bukti.

"Namun kami akan terus mendalami bukti-bukti tersebut. Memang sudah ada titik terang dalam kasus ini. Tinggal hasil akhirnya saja, " papar sumber tersebut.

Menyinggung mengenai dugaan keterlibatan Sekda Aru dalam kasus ini. Sumber media ini menyatakan. Semua yang terlibat dalam proyek ini, memiliki potensi untuk menjadi tersangka. Termasuk Sekda Aru, Mohamad Djumpa.

"Kita tunggu saja hasil akhirnya, biarkan penyidik bekerja duly, " bebernya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, proyek pengadaan mesin PLTD untuk tiga kecamatan di Aru tahun anggaran 2014, diduga berbau korupsi. Pasalnya terjadi Mark Up pembelian mesin tersebut. yang berpotensi merugikan negara ratusan juta rupiah.

Hingga kini ketiga mesin PLTD tersebut tidak berfungsi. Padahal jaringan listrik di rumah warga pada tiga kecamatan antara lain Kecamatan Marlasi sudah dipasang.

Pemasangan jaringan listrik kepada warga pada tiga kecamatan ini juga diduga berbau pungli. Lantaran dalam pemasangan tersebut petugas menarik biaya pemasangan instalasi sebesar Rp. 2 juta per rumah. Padahal semestinya pemasangan tersebut gratis. Lantaran biaya pamasangan instalasi Sudah ditanggung pemerintah. (JWL)