Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan Komputer Dikbud Buru 2010

Polda Dan Kejati Maluku Diduga Lindungi Kakak Bupati Buru

No comment 488 views
banner 160x600

Women face

AMBON - Kasus dugaan korupsi pengadaan peralatan komputer pada Dinas Pendidikan Kabupaten Buru tahun 2010, memang telah selesai disidangkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang ada pada Pengadilan Negeri Ambon pada tahun 2016 silam.

Baca Juga: Wagub Harapkan ASN Berikan Pelayanan Publik Dengan Baik
Baca Juga: Upaya Alfons Cs Kuasai 20 Dati Kandas Di Pengadilan

Bahkan beberapa terdakwa antara lain, A.M.Padang dan Muhamad Mukadar sudah menjalani masa penahanan mereka.

Namun rupanya kasus dugaan korupsi pengadaan komputer pada Dinas Pendidikan Kabupaten Buru ini menyimpan misteri. Pasalnya Kakak Kandung Bupati Buru, Ramli Umasugi yakni Hasan Umasugi.

Padahal dari data yang didapat Fakta Maluku Jumat (15/6) pada tahun 2013, Ditkrimsus Polda Maluku menangani kasus dugaan korupsi pada Dinas Pendidikan Buru yang merugikan negara kurang lebih Rp.800 juta ini.

Bahkan Ditkrimsus Polda Maluku sendiri telah menetapkan Hasan Umasugi yang adalah kakak kandung Bupati Buru, Ramli Umasugi selaku tersangka.

Namun tanpa alasan yang jelas, Ditkrimsus Polda Maluku diduga enggan memproses kakak bupati Buru ini. Dan bidikan penyidik beralih kepada A.M.Padang dan Mumahad Mukadar.

Diduga Polda Maluku sengaja tidak memproses kakak kandung Bupati Buru, Ramly Umasugi ini lantaran adanya campur tangan pihak pihak tertentu.

Keanehan lain juga terlihat dalam sidang kasus ini di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang ada pada Pengadilan Negeri Ambon pada tahun 2016.

Dimana dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi Maluku, menghadirkan Hasan Umasugi selaku saksi.

Dalam persidangan tersebut dan dihadapan Jaksa Penuntut Umum dan majelis hakim yang diketua Christina Tetelepta.

Hasan Umasugi mengakui dengan gamblang dan menegaskan. Akan mengembalikan uang sebesar Rp. 875 juta, yang adalah uang proyek pengadaan peralatan komputer pada Dinas Pendidikan Buru. Lantaran Hasan Umasugi merupakan rekanan yang memenangkan tender proyek tersebut.

Akan tetapi hingga kini, Hasan Umasugi yang adalah kakak kandung Bupati Buru Ramly Umasugi ini, tidak pernah memenuhi janji yang disampaikannya dihadapan majelis hakim dan jaksa penuntut umum.

Anehnya walaupun fakta persidangan menunjukan keterlibatan langsung kakak bupati Buru ini. Dan dikuatkan dengan pengakuan Hasan Umasugi sendiri didalam persidangan. Akan tetapi baik Jaksa Penuntut Umum maupun penyidik Ditkrimsus Polda Maluku enggan memproses kakak kandung Bupati Buru ini.

Alhasil hingga kini kakak kandung Bupati Buru Ramly Umasugi, Hasan Umasugi tidak pernah disentuh baik oleh Polda Maluku maupun Kejaksaan Tinggi Maluku.

Menanggapi hal tersebut, Jack Wenno salah satu praktisi hukum di kota Ambon menyayangkan sikap Polda Maluku maupun Kejaksaan Tinggi Maluku.

"Semestinya dengan fakta persidangan yang terungkap. Dan pengakuan serta janji Hasan Umasugi guna mengembalikan dana proyek tersebut. Maka Kejaksaan Tinggi Maluku maupun Polda Maluku langsung memproses kakak kandung bupati Buru itu, " tegas Wenno.

Namun tambah Wenno, apabila Polda Maluku maupun Kejaksaan Tinggi Maluku tidak memproses yang bersangkutan. Maka dapat diduga ada yang tidak beres dengan oknum oknum pada kedua institusi tersebut.

"Hingga saat ini Polda Maluku maupun Kejaksaan Tinggi Maluku tidak memproses Hasan Umasugi? Maka diduga, oknum-oknum pada kedua institusi ini ada yang "masuk angin, " tegas Wenno.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, pada tahun 2010, Dinas Pendidikan Buru mendapat alokasi dana sebesar Rp.1 miliard, untuk pengadaan sejumlah unit komputer yang akan dibagi bagikan kepada beberapa sekolah di kabupaten tersebut. 

Selanjutnya setelah melalui proses lelang, akhirnya dimenangkan oleh CV. Fajar Indah dengan direkturnya Hasan Umasugi.

Kemudian Hasan Umasugi mengsubkan proyek tersebut kepada Helmi Bamatra selaku direktur CV. Kema Yama.

Setelah itu Helmi Bamatra kembali mengsubkan proyek ini kepada salah satu kerabatnya yakni, Andi Abas. Alhasil proyek milik Dinas Pendidikan Buru ini amburadul.

Terakhir Polda Maluku juga menetapkan Andi Abas selaku tersangka. Namun diduga akibat kelalaian Polda Maluku, Andi Abas telah melarikan diri.(JWL)