PN Ambon Lakukan Eksekusi Atas Petunjuk Orang Mati

No comment 1567 views
banner 160x600

Women face

AMBON - Ada ada saja yang dilakukan pengadilan negeri Ambon. Setelah diduga membuat surat penetapan eksekusi yang batas objek sengketanya berbeda dengan putusan.

Baca Juga: TdAM Untuk Perkenalkan Wisata Maluku
Baca Juga: Pembangunan Asrama Haji Antara Maluku Dikebut  

Kali ini Pengadilan Negeri Ambon melakukan kejanggalan eksekusi sebidang tanah di kawasan Gang Singa. Pasalnya eksekusi terhadap lahan milik keluarga Matahelumual ini, berdasar pada batas batas yang ditunjukan oleh orang yang sudah meninggal.

Hal tersebut diungkapkan Meis.Matahelumual kepada wartawan Jumat (12/10) di Ambon mengungkapkan. eksekusi yang dilakukan pihak pengadilan atas sebidang tanah milik keluarganya, sangat bertentangan dengan hukum.

"Hal ini terlihat dari surat pemberitahuan eksekusi dari pengadilan negeri Ambon. Dimana sesuai undang undang, surat pemberitahuan ekseskusi harusnya diberikan 8 hari sebelum pelaksanaan eksekusi, " papar Matahelumual.

Namun lanjutnya, pihak pengadilan negeri Ambon hanya memberikan waktu 23 jam bagi keluarganya, guna mengosongkan lokasi sengketa.

Lantaran surat pemberitahuan eksekusi diberikan pihak pengadilan negeri Ambon pada tanggal 10 Oktober 2018. Dan pelaksanaan eksekusi dilakukan pada tanggal 11 Oktober 2018.

Kejanggalan lainnya lanjut Matahelumual, yakni. Ketika pelaksanaan eksekusi, yang membaca surat eksekusi adalah jury site. Padahal sesuai undang undang, Yang mesti membacakan perintah eksekusi tersebut adalah ketua panitera.

"Dalam.eksekusi tersebut terlihat jelas sikap.over acting yang dilakukan Kapolres Ambon. Dimana Kapolres menerjunkan 2 kompi pasukan.Sabhara dengan senjata lengkap. Bahkan eksekusi ini juga melibatkan belasan preman pasar, " paparnya.

Yang lebih lucu lagi bebernya, Pengadilan Negeri Ambon melakukan eksekusi atas lahan sengketa. Yang batas batasnya di tunjukan oleh Adriana Mairuhi. Yang ternyata sudah meninggal dunia 68 tahun silam.

"Ini sangat aneh sekali, kok bisa orang yang sudah meninggal 68 tahun silam, kembali kembali bangkit dan menunjukan batas batas tanah, " ujarnya.

Diakui Matahelumual, kasus perdata antara dirinya melawan Enggito Yauris dengan nomor perkara 65/PDT.G/PN.AB/2018. Yang disidangkan Pengadilan.Negeri Ambon terlihat penuh rekayasa.

Pasalnya, dalam amar putusannya, majelis hakim hanya menyebutkan nomor sertifikat saja yakni nomor 71, tanpa menyebutkan lokasi objek, dan tahun sertifikat.

Padahal ada 2 sertifikat nomor 71, yakni sertifikat nomor 71 milik ayahnya, yang diterbitkan Badan Pertanahan.Daerah pada tahun 1976. Dan sertifikat milik Yosina Nikijuluw yang mengaku bermarga Mairuhu, yang dibuat pada tahun 2016.

"Yosina Nikijuluw sendiri telah melakukan pembohongan dan mengaku bermarga Mairuhu dan adalah anak angkat Jacob Mairuhu selaku pemilik tanah. Kebohongan Josina ini terlihat jelas. Sebab dalam surat nikah Jacob Mairuhu, tidak pernah dicantumkan nama Yosina Mairuhu sebagai anak angkat, " tegas Matahelumual.

Matahelumual mengaku sangat kecewa dengan majelis hakim yang memeriksa perkara ini. Lantaran majelis hakim sama sekali tidak memperhitungkan alat bukti yang dimilikinya. Dimana alat bukti miliknya itu adalah asli. Majelis hakim hanya memperhitungkan alat bukti milik Enggito Yauris.

Oleh karena itu pihaknya telah melayangkan surat laporan kepada Bawas Mahkamah Agung, Komisi Yudisial serta Mentri Hukum Dan HAM (JWL)