Terobosan Konyol

Penerimaan PPPK DKP Maluku Ilegal

No comment 346 views
banner 160x600

Women face

AMBON,FM - Memasuki akhir  tahun 2018 ini, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku telah membuat suatu terobosan konyol. "Terobosan konyol" tersebut adalah dengan melakukan Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), tanpa melalui prosedur yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 tahun 2018, tentang Manejemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Baca Juga: Penduduk Miskin di Maluku Capai 17.85 Persen
Baca Juga: Trophy Adipura Disambut Luapan Sampah

Pada BAB II Pasal 4 PP tersebut, dijelaskan tentang Penetapan Kebutuhan dimana disebutkan  bahwa :

(1) Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban keda.

(2) Penyusunan kebutuhan jumlah PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.

(3) Penyusunan kebutuhan jumlah PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan dengan penyusunan kebutuhan PNS.

(4) Kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

(5) Kebutuhan PPPK yang bekerja pada instansi pemerintah secara nasional ditetapkan oleh Menteri pada setiap tahun, setelah memperhatikan pendapat menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan pertimbangan teknis Kepala BKN.

Namun yang terjadi saat ini, Kepala Dinas Kelautan dan perikanan Maluku Dr.Ir. Romelus Far-Far M.Si dengan sesukanya dia melakukan penerimaan PPPK yang dilakukan secara terbuka, dengan Pengumuman nomor 061/3722/18K, dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Dr.Ir. Romelus Far-Far M.Si.

Dari pantauan faktamaluku.com sudah ratusan pelamar yang melamar untuk menjadi PPPK pada dinas DKP Maluku ini.

Terkait “terobosan konyol” ini belum ada satupun tanggapan ataupun larangan yang dikeluarkan oleh Pejabat Tinggi di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku. Sebut saja Sekretaris Daerah Hamin bin Tahir belum dapat dikonfirmasi terkait ini. Begitu juga dengan PLT Kepala BKD Maluku Donald Saimima, yang beberapa kali coba dihubungi redaksi faktamaluku.com melalui telepon selulernya  namun tidak menjawab.

Namun begitu, “terobosan konyol” Romelus Far-Far tidak dapat dibenarkan. Karena penerimaan PPPK haruslah  berdasarkan formasi dari Badan Kepegawaian Negara, setelah ada penyusunan kebutihan dan ditetapkan dengan keputusan menteri (FM02)