Pemprov Maluku Lunasi Hutang Pihak Ketiga

No comment 764 views


banner 160x600
Women face

AMBON - Pemerintah Provinsi melalui BPKAD telah memproses pembayaran hutang pihak ke tiga sejak Jumat 5 Januari lalu, hingga saat ini. Proses pembayaran dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Menurut Kabag Humas Setda Maluku Bobby Palapia, hutang yang terjadi tersebut dipengaruhi adanya defisit keuangan Pemprov. "Defisit terjadi karena Pendapatan Daerah tidak memenuhi target, yang disebabkan DAU sebesar Rp 10 miliar belum terealisasi, Dana bagi hasil dari pemerintah pusat berupa pajak dan hasil sumber daya alam sebesar Rp 68 miliar juga belum teralisasi," kata Palapia kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (8/1). Belum lagi, lanjut Palapia, defident Bank Maluku Maluku Utara sebesar Rp 98 Miliar tidak dicairkan karena berdasarkan hasil RUPS defident tersebut akan di gunakan sebagai penambahan modal. Faktor lainnya lanjut Kabag Humas Pemprov Maluku ini, berupa estimasi pegawai yang dialih statuskan dari pemerintah kota dan pemerintah kabupaten ke provinsi, anggaran persiapan Pilkada 2018 ke KPU Rp 40 Miliar menjadi faktor- faktor terjadinya defisit. Ditambahkannya, dalam rapat antara pemerintah provinsi Maluku dengan DPRD beberapa waktu lalu telah di sarankan, agar pemprov meminjam uang dari Bank Maluku untuk melunasi hutang Rp 177 miliar ke pihak ketiga.(JWL)