Amputasi Hak Politik Masyarakat Samasuru

KPU Maluku Dan Malteng Dilaporkan Ke DKPP

No comment 312 views
banner 160x600

Women face

AMBON - Warga negeri Samasuru lewat kuasa hukumnya mengambil langkah tegas, melaporkan KPU Provinsi Maluku dan KPu Maluku Tengah (Malteng) ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Baca Juga: Bupati Abua Tipu Dua Mata Rumah Parentah Negri Hatu
Baca Juga: Lantik Raja Hatu Tanpa Pemilihan

Pasalnya KPU Provinsi Maluku dan KPU Malteng, dianggap telah mengamputasi hak hak politik masyarakat Negeri Samasuru.

"Akibat amputasi hak politik masyarakat negeri Samasuru, menyebabkan masyarakat negeri Samasuru tidak dapat menyalurkan hak politik mereka pada lima kali pemilu yang digelar, " demikian.diungkapkan kuasa hukum masyarakat negeri Samasuru, Yustin Tuny kepada media ini Senin (1/10) di Ambon.

Dijelaskan Tuny, berdasarkan putusan.Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 123 tahun 2009 dimana MK memutuskan. Tapal batas Maluku Tengah yakni berada di Tala dan bukan Mala.

Dengan demikian lanjut Tuny, maka Negeri Samasuru yang berada di Tala masuk dalam pemerintahan Maluku Tengah.

"Namun anehnya pemerintah lewat Mentri dalam negeri malah menganulir putusan MK itu. Dan ini ditandai dengan dikeluarkannya Permen nomor 29 dan Permen nomor 18. Tentang kode wilayah dan data kependudukan, " ujarnya.

Hal mana tambah Tuny jika merujuk pada Permen tersebut maka Samasuru masuk dalam wilayah Seram Bagian Barat.

padahal lanjutnya, Mendagri tidak dapat menganulir keputusan MK. Lantaran putusan MK itu sifatnya mengikat dan final serta mesti dijalankan.

"Misalnya dalam kasus Tolikara Papua. Dimana masyarakat Tolikara saat mengadakan aksi di Kemdagri guna meminta pasangan bupati yang kalah di lantik. Saat itu Mendagri dengan tegas menyatakan bahwa Kemendagri tidak dapat menganulir keputusan MK. Lalu kenapa untuk Samasuru Mendagri begitu mudah membatalkan putusan MK, " ujarnya.

Akibatnya KPU Maluku Tengah selama lima kali penyelenggaraan Pemilu, tidak pernah mendata masyarakat Samasuru yang memiliki hak pilih. Dan KPU Provinsi Maluku sendiri terkesan menutup mata terhadap hal tersebut.

"Ini sebuah kejahatan politik yang diduga dilakukan baik oleh KPU Provinsi Maluku maupun KPU Malteng. Tagal itu kami akan melaporkan kedua institusi ini ke DKPP. Agar DKPP mengambil langkah dan sikap tegas terhadap KPU Maluku dan KPU Malteng, " demikian Tuny. (JWL)