KNPI Desak Walikota Tindak Tegas Aparat Negeri Seilale

No comment 1044 views


banner 160x600
Women face

Ambon, – Wakil ketua DPD KNPI Provinsi Maluku Bidang Pengaman Aset Daerah Steven Palyama, meminta Walikota Ambon menindak tegas aparat Negeri Seilale, Kecamatan Nusaniwe yang bersikap semena-mena atas penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan diduga mengakibatkan indikasi Korupsi.

" Sesuai hasil investigasi yang kami lakukan , ternyata realisasi ADD mulai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 di negeri silale sangat memprihatinkan. Karena itu sebagai pemuda yang memiliki rasa kepedulian terhadap masyarakat, saya ingin mengklarifikasi kepada masyarakat kota Ambon terkait ADD desa silale," jelasnya kepada sejumlah media, minggu (5/11)

Menurut Palyama, banyak anggaran dari pemerintah yang diberikan kepada masyarakat dengan tujuan untuk membantu dan menolong rakyat namun ternyata di salah gunakan. Selain itu diduga ada pihak -pihak yang terlibat yakni badan pemberdayaan desa dan perempuan Kota Ambon.

“ Pada waktu pertemuan kami dengan DPRD kota Ambon tanggal 5 agustus tahun 2017 yang lalu, di sana dinyatakan oleh badan pemberdayaan perempuan dan desa dari Kota Ambon bahwa semua proyek yang terjadi Negeri silale itu tuntas dan laporannya 100% padahal fakta yang ditemukan di lapangan semua itu tidak benar karena belum tuntas namun realisasi anggaran sudah 100%," tegasnya.

Realisasi ADD dan DD tahun 2015, 2016 dan 2017 baik yang bersumber sari APBD maupun APBN, Pemerintah Negeri Seilale telah dikerjakan gorong-gorong, Jalan Setapak, dan pembuatan salah satu rakit penangkap ikan. kemudian pembangunan sumber air bersih, jalan setapak dan saluran irigasi.

Naasnya sejumlah pembangunan tersebut tidak terealisasi 100 persen, seperti jalan setapak dimana pekerjaan yang di kerjakan sepanjang 80 cm itu dikerjakan dengan total anggaran 70 Juta. Padahal ada beberapa tukang dan beberapa pihak yang kami koordinasi seperti Dinas PU Kota tentang perencanaan perhitungan secara teknik pembangunan mengatakan bahwa pembangunan setapak sepanjang 80 cm tidak mungkin dibiayai dengan biaya 70 jutaan.

karena yang paling besar atau paling maksimal pekerjaan itu maksimal dengan anggaran sekitar 30 sampai 40 juta bukan 70 juta dan itu sudah termasuk dengan biaya tukang yang mengerjakan.

Selain itu, saluran air yang dibangun kedapatan fakta lapangan. Tidak dilakukan penggalian saluran, namum dilakukan pembuatan saluran air dengan menumpuk batu pada permukaan tanah.
begitu juga dengan rakit penangkap ikan yang dibuat dari bambu bahkan sejumlah pekerjaan laiinya dilaporankan nihil.

Karena itu kami coba laporkan kepada seluruh masyarakat maupun pihak-pihak terkait seperti Kejaksaan agar serius menangani persoalan ini. karena bagi kami hal ini sangat memprihatinkan. Kenapa, karena sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 yang sudah berlangsung Dana yang sudah turun ke negeri Silale itu sebesar 1,7 miliar tetapi tidak ada peningkatan di negeri tersebut.

Tidak ada pembangunan yang signifikan bahkan sebagian besar dinyatakan tidak berhasil. akan tetapi pemerintah kota dalam hal ini inspektorat badan pemberdayaan perempuan dan bahkan lembaga-lembaga yang menyatakan bahwa pekerjaan di negeri silale berjalan dengan baik bahkan laporannya pun 100% realisasinya baik.

Sehingga yang menjadi pertanyaan kalau memang kenyataannya seperti begitu di masyarakat berarti selama ini apa yang dikerjakan oleh inspektorat itu yang menjadi pertanyaan kami, selain itu ada juga badan pemberdayaan perempuan sebagai lembaga yang dipercayakan untuk mengawasi anggaran namun ternyata setiap tahun selalu ada bermasalah.

“kami minta agar Walikota Ambon bisa menindak lanjuti persoalan ini teristimewa kepada bawahannya yang terlibat, Karena bagi kami sebenarnya merupakan sebuah pembohongan publik”.

Dan kami juga minta Walikota menindaklanjuti pihak-pihak yang terlibat termasuk dalam hal ini badan saniri negeri yang ada di negeri silale termasuk bendahara desa dan juga beberapa pihak yang kami Sebutkan dalam laporan kami seperti salah satu pendamping Kecamatan nusaniwe dan juga pendamping Negeri Silale.

“kami tidak membuat sebuah laporan yang di rekayasa tetapi sebuah realita yang kami temukan di lapangan, karena semua anggaran sudah berdasarkan undang – undang dan peraturan yang berlaku dalam penggunaan pembagian dana desa untuk negeri. selain itu juga berdasarkan pada peraturan Walikota.

“kami tidak mengadu domba pemerintah dengan masyarakat tapi ini merupakan sebuah hal yang harus diketahui semua pihak karena korupsi itu merupakan hal yang dibenci oleh semua orang bahkan negara sendiri menjamin” (MQN)