Terkait Pengembalian KMP Marsela Oleh Kabupaten MBD

Jermias : Alasan Minim SDM, Pelecehan Terhadap Masyarakat MBD

banner 160x600

Women face

AMBON - Disaat pemerintah daerah lain sedang berupaya memperoleh dana guna membiayai program yang bermanfaat bagi masyarakat,

Baca Juga: Gempa Bumi Guncang Ambon Dan SBB, Tidak Berpotensi Tsunami
Baca Juga: Heli MI 8 Lakukan Water Bombing Wilayah Terdampak Likuifaksi Di Sulteng

Justru Pemerintah Daerah Maluku melalui BPTD Wilayah XXII mengembalikan anggaran senilai Rp 24 miliar lantaran tidak mampu terserap habis.

Bahkan yang paling ironis, pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) dengan mudahnya mengembalikan KMP Marsela dengan alasan tidak mampu mengelolanya lantaran tidak memiliki sumber daya manusia (SDM).

Padahal setiap tahun Kementerian Perhubungan memberikan subsidi senilai Rp 4 miliar untuk pengoperasian KMP Marsela.

Mengembalikan KMP Marsela sama artinya dengan mengembalikan anggaran Rp 4 miliar ke Kementerian Perhubungan.

Pengembalian KMP Marsela mendapat kritikan tajam  dan disesali Ketua Komisi C, Anos Jeremias.

"Pengembalian KMP Marsela dengan alasan keterbatasan SDM adalah alasan yang mengada-ada sebab sumber daya manusia di MBD cukup banyak bahkan putera terbaik MBD berhasil menjadi Wakil Gubernur Maluku terpilih," katanya kepada wartawan di Ambon, Selasa (09/10/2018).

Menurut Jeremias, awalnya Wakil Bupati MBD, Benyamin Noach memberi jaminan kemampuan PT Kalwedo mengelola KMP Marsela. Namun belakangan pemerintah MBD malah termakan kata katanya sendiri. Kabupaten yang dipimpin Barnabas Orno ini, tega mengembalikan moda transportasi laut, yang nota bene sangat dibutuhkan masyarakat MBD itu.

"Apakah dengan pengembalian KMP Marsela persoalan ini selesai ? Saya rasa belum," katanya.

Untuk itu, selaku Ketua Komisi C DPRD Maluku, Jeremias akan mengundang semua pihak terkait yakni BUMD di seluruh Maluku yang mengelola kapal penyeberangan untuk membahas masalah pengelolaan armada bantuan Pempus ini.

"Komisi C akan memanggil semua BUMD yang mengelola kapal penyeberangan untuk kita membahas masalah pengelolaan kapal penyeberangan. Jangan sampai kasus MBD terulang di daerah lain. Kami juga akan mempertanyakan kemana larinya dana subsidi pemerintah itu, " tegasnya dengan nada kecewa.

Selaku putera MBD, Jeremias menilai pengembalian KMP Marsela dengan alasan tidak ada SDM adalah pelecehan dan tamparan keras bagi warga dan generasi muda MBD.

"Saya tidak habis pikir dengan alasan yang dikemukakan ini," ulangnya.

Dikatakan, pada tanggal 23 dan 24 Oktober 2018 ada rapat koordinasi di Surabaya unruk sinkronisasi terkait bantuan subsidi untuk kapal penyeberangan dengan Kementerian Perhubungan.

"Kami akan membicarakan tentang pengelolaan kapal penyeberangan juga rute dan lainnya. Dan ini kesempatan yang baik," tandasnya.

Jeremias berharap pengelolaan KMP Marsela belum diserahkan ke pihak manapun dan masih tetap melayani masyarakat MBD.

"Jangan kita korbankan masyarakat, mari kita duduk bersama dan melihat permasalahan ini dengan bijak," tandasnya. (JWL)