Mengurai Benang Kusut Kasus TPAPD SBB

Jaksa Tutup Keterlibatan Timisela, Niak, Boter Dan Tayane

No comment 495 views
banner 160x600

Women face

AMBON - Kasus dugaan korupsi dana TPAPD Kabupaten Seram Bagian Barat menyimpan cerita menarik. Berbagai intrik dan konspirasi diduga sengaja dimainkan oknum oknum tertentu termasuk Gino Talakua salah seorang oknum jaksa Kejari Dataran Honipopu di Piru.

Baca Juga: TdAM Untuk Perkenalkan Wisata Maluku
Baca Juga: Pembangunan Asrama Haji Antara Maluku Dikebut  

Bagaimana tidak, dengan kekuasaan yang ada pada Talakua selaku penyidik dalam kasus ini. Talakua membungkus dengan manis keterlibatan Woody Timisela, Abrah Niak, Luis Boter dan Amelia Tayane.

Alhasil Talakua sukses "menyelamatkan" Timisela, Niak, Boter dan Tayane. Dan menjadikan R. Silooy sebagai tumbal dalam kasus TPAPD SBB. Sekaligus menghilangkan dahaga Talakua menghukum seseorang.

Kasus dugaan TPAPD SBB begitu seksi dan menarik perhatian banyak pihak. Alhasil, Fakultas Hukum Unpatti bekerja sama dengan KPK membedah kasus tersebut dalam Forum Group Discussion (FGD).

Yang juga menghadirkan hakim pengadilan tipikor ambon, pihak Kejari Daratan Honipopu, Biro hukum Pemprov Maluku, Bappeda SBB, praktisi hukum dan juga kuasa hukum terdakwa RS.

Dari FGD tersebut, ditemukan bukti tidak ada satu senpun dana DD maupun ADD kabupaten SBB Yang dinikmati RS, sebagaimana didakwakan jaksa penuntut umum.

Hal tersebut juga tergambar jelas dalam persidangan kasus ini beberapa waktu lalu di Pengadilan Tipikor yang ada pada Pengadilan Negeri Ambon.

Dimana Talakua selaku penuntut umum mendakwa RS melakukan tindak pidana korupsi dana DD dan ADD kabupaten SBB.

Jika dirunut, DD yang bersumber dari APBN dikucurkan pemerintah kepada desa desa di tanah air, dan diperuntukan bagi pembangunan infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Sedangkan ADD bersumber dari APBD yakni 10 persen dari Dana Alokasi Umum.

Dalam kasus TPAPD SBB, ternyata jaksa penuntut umum tidak dapat membuktikan adanya DD dan ADD yang diduga dikorupsi oleh RS sebagaimana dituduhkan penuntut umum.

Dan hal tersebut terbuka dihadapan persidangan berdasarkan keterangan saksi saksi yang dihadirkan penuntut umum, yang dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada sepeserpun dana DD dan ADD SBB yang dikorupsi.

Kalaupun ada dana tersebut yang ditilep, itu berarti dari 92 desa di SBB, pasti ada desa yang menerima DD dan ADD kurang. Bahkan bisa saja ada desa di SBB yang tidak menerima DD dan ADD.

Namun nyatanya tidak ada keluhan dari 92 kepala desa di SBB yang menyatakan DD dan ADD yang mereka dapat itu kurang.

Hal ini menunjukan bahwa dakwaan jaksa penuntut umum asal jadi, dan hanya untuk memenuhi nafsu penuntut umum guna menghukum RS. Dan di satu sisi Talakua selaku penyidik dan penuntut umum dengan manis menyimpan keterlibatan Timisela, Niak, Boter, Tayane dan de Fretes. Padahal mereka ini diduga kuat selaku aktor aktor utama dalam kasus TPAPD SBB.

Mari melihat peran mereka masing masing. Woody Timisela sendiri adalah kepala BPMPD SBB, dan saat menjabat selaku kepala BPMPD Woody Timisela adalah orang yang mencairkan DD dan ADD Kabupaten SBB kepada 92 desa dan saat itu RS sudah diangkat sebagai kepala Beppeda SBB.

Timisela juga yang menandatangani SPM dan SP2D untuk proyek pameran Teknologi Tepat Guns (TTG) di Medan dan juga pelantikan beberapa kepala desa di SBB.

sebagai mana tertuang dalam 3 SP2D yang ditanda tangani Timisela, yakni (1) SP2D No. 2692/BEL/BPMPD/XII/2015 Tgl. 30 Desember 2015 untuk Pembayaran Kegiatan Pelantikan Kepala Desa thn 2015 sebesar Rp. 35. 000.000,- dari Rp. 1,4 M yang di siapkan dalam DPA. (2) SP2D No. 2170/BEL/BPMPD/XII 2015 tgl 21 Desember 2015 untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Teknologi Tepat Guna (TTG) sebesar Rp.64.583.400. Dan 3) SP2D No. 2203/BEL/BPMPD/XII/2015 tgl 22 Desember 2015 untuk kegiatan Pelantikan Aparatur Desa sebesar Rp.18.715.00,-.

Jika dana dari ketiga SP2D yang ditanda tangani oleh Timisela ini dijumlahkan, maka hasilnya adalah Rp.108 juta. Yang menurut jaksa jumlah tersebut adalah kerugian negara. Itu berarti tidak ada dana DD dan ADD yang digelapkan. Dengan demikian maka dakwaan jaksa penuntut umum terkesan mengada ada ada Dan ngawur.

Dan jaksa penuntut umum sendiri mengetahui bahwa Timisela adalah orang yang bertanggung jawab atas kerugian negara sebagaimana dalam dakwaan.

Peran Abraham Niak selaku kepala keuangan kabupaten SBB dalam kasus ini mirip dengan Woody Timisela. Yakni menandatangani ketiga SP2D bersama Timisela. Disamping itu Niak juga berani mencairkan dana tersebut sebelum ada persetujuan Bupati selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Niak mencairkan dana dana tersebut juga hanya berdasarkan telaa yang disampaikan anak buahnya. Padahal dalam tata aturan pemerintahan, telaa staf bukan dari staf kepada staf (Vertikal). Akan tetapi telaa staf harus ditujukan kepada KPA (Bupati) guna dimintai persetujuannya. Karena bupatilah yang memiliki diskresi atau kuasa penuh untuk penggunaan anggaran. Dan diskresi ini tidak dapat didelegasikan kepada siapapun.

Luis Boter selaku salah satu pegawai pada Bank Maluku di Piru, diduga lalai dan mengabaikan unsur kehati hatian dalam dunia perbankan. Dimana Boter diduga berani mencairkan atau mengeluarkan uang sebesar Rp.260 juta dana milik BPMPD SBB.

Dimana pencairan dana tersebut diduga dilakukan Boter tanpa ada SP2D dan telaa staf. Disamping itu juga Boter diduga berani mengeluarkan dana panjar sebesar Rp.1.9 miliard dari rekening kas daerah SBB yang Ada pada Bank Maluku tanpa desposisi dari Bupati selaku KPA.

Sedangkan peran Amelia Tayane sendiri terlihat nyata, diduga ingin memperkaya diri sendiri. Dengan cara mendepositokan uang milik BPMPD SBB sebesar Rp.390 juta ditambah uang sebesar Rp.108 juta ke rekening pribadinya.

Dan hal tersebut sesuai temuan BPK RI. Uang sebesar Rp.108 juta milik BPMPD SBB, yang didepositokan Tayane ke rekening pribadinya adalah uang pengembalian dari raja raja di SBB yang dipinjam BPMPD dari kas daerah guna membayar insentif raja raja tersebut. Dan hal ini sudah diakui Tayane didalam persidangan. Namun jaksa menuntut ringan Tayane. 

Namun sangat disayangkan, hanya demi memuaskan nafsu menghukum orang, dan guna menyembunyikan peran aktor aktor hebat dalam kasus ini. Gino Talakua yang diduga berkonspirasi dengan Timisela Cs mengesampingkan semua.bukti tersebut, dan malah menyeret orang yang tidak bersalah ke meja hijau.

Bahkan Talakua sendiri pernah mengakui hal tersebut kepada RS dan penasehat hukumnya Syukur Kaliki. Bahkan Gino Talakua dengan tanpa dosa mengatakan. Kalau dirinya baru tahu bahwa sesungguhnya kasus ini tidak ada kaitannya dengan DD dan ADD SBB. Bahkan diduga untuk menutup aib dan kongkalikongnya, Gino Talakua meminta kepada RS dan Kaliki agar tidak mengajukan nota keberatan mereka atas dakwaan jaksa (Eksepsi).

Dan Gino Talakua menjamin RS akan baik baik saja dan sidang kasus tersebut akan dipercepatnya. Namun rupanya diduga itu hanya siasat Gino Talakua saja guna menutup permainan kotornya dan konspirasinya dengan Timisela dan rekan rekan.

Sedangkan untuk uang sebesar Rp.108 juta yang dituduh dikorupsi oleh RS. Talakua diduga kuat mengetahui bahwa uang yang dipinjam dari Kas Daerah itu, sudah dikembalikan raja raja di SBB, setelah mereka menerima DD dan ADD. Namun Talakua diduga menutup mata terhadap semua itu.

Lantaran diduga telah menjalin "kerja sama" dengan Timisela dan rekan rekannya. Yang adalah aktor utama dalam kasus TPAPD SBB ini.

Miris memang melihat semua ini. Ditengah tengah giatnya institusi Adhyaksa tengah membangun kepercayaan (Trust buillding) kepada masyarakat. Justru ada oknum oknum jaksa seperti Gino Talakua yang diduga "berselingkuh" dengan koruptor. (JWL)