Dinilai Membual, Rahakbauw Bakal Lapor Balik Huwae

No comment 256 views
banner 160x600

Women face

Ambon - Menyikapi langkah Pelaporan dugaan tindak pidana yg dilakukan oleh Ketua DPRD Maluku (sdr. Edwin Huwae)terhadap Wakil Ketua DPRD Maluku (sdr. Richard Rahakbaw),sebagaimana tertuang dan ternyata dalam Tanda Bukti Lapor (TBL) No.TBL/264/V//2018/Maluku/SPKT,Polda Maluku bertanggal 17 Mei 2018.

Baca Juga: Wagub Harapkan ASN Berikan Pelayanan Publik Dengan Baik
Baca Juga: Upaya Alfons Cs Kuasai 20 Dati Kandas Di Pengadilan

Yang mana dalam pokok laporannya adalah dugaan tindak pidana Pencemaran Nama baik dan perbuatan yang merugikan hak seseorang sebagai warga negara indonesia sebagaimana diatur dalam rumusan ketentuan pasal 310 Jo. Pasal 311 dan Pasal 335 KUHPidana,dan yang bertindak sebagai Pelapor itu sendiri adalah sdr. Edwin Adrian Huwae,SH.dalam kedudukannya sebagai Ketua DPRD Maluku.

kemudian pada hari dan tanggal yg sama sdr Edwin Adrian Huwae melaporkan sdr. Richard Rahakbauw berdasarkan Tanda Bukti Lapor (TBL) No. TBL/267/V/2018/Maluku/SPKT,bertanggal 17 Mei 2018 atas dugaan Perkara Korupsi sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 8 dan/atau pasal 2 dan/atau pasal 3 UU RI No. 32/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Koruspi,sebagaimana telah di ubah dgn UU RI No. 20/2001 tentang Perubahan atas UU RI No.31/1999 tentang TIPIKOR

Berdasar pada kedua laporan sdr.Edwin Adrian Huwae tersebut diatas. Maka kami sebagai Kuasa Hukum Wakil Ketua DPRD Maluku (Richard Rahakbauw) telah mempelajari secara mendalam dan seksama,serta mencermati secara komprehensif atas laporan-laporan tersebut,maka dipandang perlu untuk merespons serta menyikapinya secara hukum.

Hal tersebut diungkapkan Bachmid dalam saran Perseus yang diterima redaksi Fakta Maluku Minggu (20/5)

Dalam siaran persnya Bachmid mengungkapkan. Bahwa langkah pelaporan yang dilayangkan oleh Ketua DPRD Maluku  Edwin Adrian Huwae atas Wakil Ketua DPRD .Richard Rahakbauw ke pihak Polda Maluku adalah bagian dari hak konstitusional Edwin Adrian Huwae.

"kami sangat memahaminya serta menghargainya sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dilindungi oleh hukum, " ujar Bachmid.

Ditambahkannya,  sebagai subjek hukum atas persoalan tersebut, maka Richard Rahakbauw tentunya mempunyai hak konstitusional pula untuk mengajukan langkah dan upaya-upaya hukum. Dalam rangka membela diri serta mengajukan upaya hukum lain untuk melindungi kehormatan,harkat,martabat dalam segala kapasitas dan kedudukanya.

Baik sebagai pribadi maupun sebagai pejabat, selain itu juga sebagai bagian dari meluruskan persoalan yang sebenarnya terjadi,sesuai konteks dan porsinya secara objektif.

"Bahwa langkah pelaporan yang dilakukan oleh Edwin Adrian Huwae dengan dasar Pencemaran nama baik atas pernyataan Richard Rahakbauw yang menyatakan bahwa “ Edwin Adrian Huwae” telah melakukan “Pembohongan Publik”adalah salah alamat dan membingunkan, " beber ketua Peradi Kota Ambon ini.

Hal tersebut lanjutnya,  sebab dasar atas Statement Richard Rahakbauw adalah merespons serta meluruskan atas pernyataan membingunkan dari Edwin Adrian Huwae itu sendiri.

Yang mana pada saat ibadah minggu (13/05/2018) dihadapan Jemaat GPM Galala-Hative kecil. Dimana pada saat itu yang memimpin ibadah Pendeta Semmy Titaley untuk menyampaikan nilai sumbangan bagi pembangunan gedung Gereja Imanuel Galala-Hative Kecil.

Dimana pada saat itu Edwin Adrian Huwae mengaku dihadapan para Jemaat bahwa tidak nyaman dan bingung. Seraya bertanya darimana dana berasal atas sumbangan Richard Rahakbauw dalam kapasitasnya selaku Wakil Ketua DPRD dan Elviana Pattiasina,yang masing-masing memberikan sumbangan 2 milyar dan 500 juta bagi pembangunan gedung Gereja Mahanaim,Jemaat Bethania.

Kemudian Edwin Adrian Huwae ajukan pertanyaan bagaimana pertanggungjawabannya. Sebab Edwin Adrian Huwae menyampaikan bahwa beliau tdk pernah tau dan Edwin Adrian Huwae juga merasa tdk pernah mendapatkan dana aspirasi.

Atas dasar pernyataan Edwin Adrian Huwae tersebut lanjut Bachmid, maka Richard Rahakbauw mendapatkan fakta-fakta pernyataan Edwin Adrian Huwae pada saat Richrad melakukan kegiatan ibadah rutin dirumahnya di kediaman Karpan pada hari rabu,(16/05/2018).

Dan karena Richard Rahakbauw merasa jangan sampai dianggap berbohong oleh umat atas statement Ketua DPRD tersebut. Maka kliennya memandang perlu untuk meluruskan informasi sesat dan politis tersebut. Yang telah terlanjur dilontarkan oleh Ketua DPRD Maluku Edwin Adrian Huwae tersebut.

"Maka pada saat itu Richard Rahakbauw pun meluruskan informasi negatif yang terlanjur dibentuk oleh Edwin Adrian Huwae tersebut, " ujar  Bachmid.

Maka Richard menyampaikan bahwa pada prinsipnya dana aspirasi DPRD Maluku itu sudah ada sejak tahun 2009,dan ada hingga saat ini. Dan dana itu selalu termuat dalam pokok-pokok pikiran DPRD dan selanjutnya disampaikan kepada pihak eksekutif untuk ditindak lanjuti sebagaimana mestinya.

"Atas dasar itu maka menurut hemat Richard Rahakbauw, Edwin Adrian Huwae jangan melakukan Pembohongan Publik, apakah Edwin Adrian Huwae sebagai Ketua DPRD tdk tahu mengenai dana aspirasi,?sedangkan dana itu telah ada sejak tahun 2009,?ini letak masalahnya, " paper Bachmid.

Disitulah prinsip kwasalitasnya antara statement Edwin yang sejak semula telah mengumbar pernyataan negatif yang berpotensi merusak nama baik Richard Rahakbauw.

Dan disisi lainya statement Richard Rahakbauw yang cenderung meluruskan fakta-fakta yang sesungguhnya secara apa adanya dan tanpa tendensi apapun.

Itulah konteks masalah yang sesungguhnya. Jadi dapat dengan mudah dipahami mana yang cenderung membuat distorsi dan mana yang faktual.

Menyinggung mengenai laporan atas dugaan tindak pidana korupsi lanjut Bachmid. Hal tersebut  hanyalah “bualan” semata,dan cenderung merusak akal sehat.

"Sebagai orang yang mengerti hakikat berhukum kita sebagai sebuah negara hukum, bagaimana bisa seseorang melaporkan dugaan tindak pidana korupsi pada tahun anggaran yang masih berjalan, yang mana belum ada instrumen pemeriksaan serta melalui kaidah-kaidah audit serta investigasi secara menyeluruh sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, " tandasnya.

Apalagi tambah Bachmid, peristiwa yang dilaporkan tidak didudukan pada sebuah konstruksi peristiwa pidana yang jelas dan batas- batas yang tegas.

"Ini adalah sebuah lelucon yang tidak lucu,sehingga kami berpendapat bahwa sepanjang langkah pelaporan ini hanyalah “imajiner”dan sulit untuk bisa dipahami dari perspektif ilmu hukum serta kaidah/teori hukum pembuktian, " tegas Bachmid.

Bahwa atas dasar fakta-fakta yuridis tersebut diatas urai Bachmid, maka saat ini pihaknya telah mempertimbangkan secara cermat dan serius untuk melapor balik Ketua DPRD Maluku Edwin Adrian Huwae, ke Bareskrim Mabes Polri atau Polda Maluku atas dugaan tindak pidana pengaduan palsu sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 317 ayat (1) KUHPidana.

Yang rumusanya adalah “ barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa,baik secara tertulis maupun untuk dituliskan,tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang,diancam karena melakukan pengaduan fitnah,dengan pidana penjara paling lama empat tahun,Jo Pasal 220 dengan ancaman satu tahun empat bulan.

"Bahwa keseluruhan langkah dan tindakan hukum balik yang akan kami lakukan adalah dalam rangka menegakan dan menghormati prinsip2 supremasi hukum dan hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam konstitusi (UUD 1945 - red) ,kami juga meminta agar Polda beserta jajaranya bekerja secara profesional dengan mengedepankan semua subjek hukum harus diperlakukan secara “equal” sebagaimana dijamin dalam doktrin ajaran negara yang menganut rule of law, " demikian Bachmid. (JWL)