KPU SBT Nekat Tabrak Aturan

DCT Dipenuhi Karteker Desa Dan Pegawai BASNAS

No comment 205 views
banner 160x600

Women face


BULA - Demi mengejar waktu KPUD SBT nekat tabrak aturan yang mengharuskan Aparatur yang menerima gaji yang bersumber dari APBD dan APBN harus mengundurkan diri. Hal ini terjadi pada KPUD Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT). Dimana KPU tidak teliti dan mengabaikan apa yang diatur dalam Pasal 7 ayat 1 huruf K PKPU nomor 20 tahun 2018.

Baca Juga: Bupati Abua Tipu Dua Mata Rumah Parentah Negri Hatu
Baca Juga: Lantik Raja Hatu Tanpa Pemilihan

Pasalnya pada hari kamis (21/9). masih ada caleg dari partai tertentu yang masi aktif mengelola dana desa yang bersumber dari APBN, di salah satu desa di kecamatan pulau gorom kabupaten seram bagian timur.

“ sudah barang tentu yang di atur dalam pasal 7 ayat 1 huruf K PKPU No 20 2018 sangat jelas oknum yang menerima gaji atau mengelola keuangan yang bersumber dari APBD dan APBN harus mengundurkan diri, tapi KPU SBT tidak Mengindahkan aturan tersebut. Dan KPU SBT membela diri dengan berbagai macam dalil” demikian di ungkapkan Faizal salah satu pemerhati persoalam politik kepada media ini Jumat (21/9)

Selain karateker desa ada juga pegawai badan zakat nasional atau basnas yang di gaji dengan APBD SBT yang nilainya mencapai 4 juta perbulan, juga di loloskan.

“ ada sejumlah oknum caleg masih yang aktif sebagai karateker desa bahkan ada yang baru saja mencairkan dana desa tahap kedua, ada juga yang masih aktif sebagai pegawai basnas, ini kan gaji mereka bersumber dari APBD dan APBN “ tandasnya.

Melihat Kondisi ini, lanjut Faizal diri sangat prihatin dengan proses demokrasi di SBT.  Karena lembaga penyelenggara pemilu dalam hal ini KPUD SBT sudah tidak di percaya kredibiltasnya. Lantaran mereka nekat menabrak aturan.

"lantas demokrasi seperti apa yang di harapkan dan dihasilkan dari pelaksanaan ini untuk negeri tercinta SBT, jika lembaga negera yang berkredibitas saja para pelakunya menabrak aturan, " paparnya

Sementara itu ketua Bawaslu SBT, Rosna Sehwaky yang di hubungi melalui telpon genggam membenarkan adanya temuan itu. Bahkan bawaslu telah mengajukan keberatan kepada KPUD SBT. Namun KPUD SBT tidak mengindahkan surat Bawaslu SBT dan bersikeras untuk menetapkan DCT.

“Bawaslu sudah mengajukan keberatan tapi KPU tidak mengindahkan katong pung atensi dan telah di tetapkan” ungkapan rosna

Namun Rosna sehwaky mengaku akan melakukan kajian terhadap temuan itu dan akan mengajukan ke bawaslu provinsi.

Karena bawaslu di berikan kewenangan penuh untuk menyelesaikan sengketa sesuai dengan edaran bawaslu dengan S-1480/K.BAWASLU/PM.07.00/IX/2018 yang merujuk pada pasal 14. 17 dan 20 uu nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, yang mengatur KPU berkewajiban melaksanakan putusan bawaslu.

“Kami akan mengkaji dan temuannya akan kami ajukan ke bawaslu provinsi, karena bawaslu memiliki kewenangan penuh untuk menyelesaikan sengketa” pungkasnya.

Menanggapi penetapan DCT SBT oleh KPUD SBT semalam bawaslu SBT menyatakan tidak mengakui atau menolak penetapan DCT SBT.

“Bawaslu SBT tidak mengakui Keputusan KPU SBT,  dan kami menolaknya” demikian Rosna.(JWL)