Datangi Kantor Gubernur, PW NU MalukuTolak Penerapan Full Day School



banner 160x600
Women face

AMBON - Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU), menolak penerapan Fullday School sesuai peraturan pendidikan nasional nomor 23 tahun 2017 tentang 5 hari sekolah, karena dianggap telah memasung tumbuh kembang pendidikan Madrasah Diniyah dan pondok pesantren di lingkungan Nahdlathul Ulama di Seantero Repiblik tercinta.

Di saamping itu, juga telah memporak–porandakan tradisi lokal masyarakat untuk belajar mengaji melalui jalur pendidikan  non formal pada TPA–TPA yang di selenggarakan oleh toko agama di dalam masyarakat.

Penolakan ini di sampaikan  PWNU Maluku dan Badan Otonom terdiri dari Anshor, Fatayat, Muslimat, IPPNU, IPNU, PMI melalui aksi demonstrasi di Kantor Gubernur Maluku, Senin (21/8).

Koordinator Lapangan Muklis Fataruba Wakil seketaris PBNU orasinya menyampaikan empat tuntutan. Pertama, keluarga besar Nahdlatul Ulama Provinsi Maluku menolak denga tegas Permendiknas no 23 tahun 2017 dan meminta kepada Bapak Presiden Joko Widodo , melalui Gubernur Maluku dan Ketua DPRD Provinsi Maluku untuk segera mencabut Permendiknas tersebut. Kedua, kami Keluar Nahdlatul Ulama Provinsi Maluku meminta kepada Prsiden RI untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja kementrian Pendidikan Nasional.

Ketiga, demi menjaga diri dan martabat NU maka keluarga besar NU Provinsi Maluku akan mengawal, melakukan presure  dan upaya lain untuk menolak pemberlakuan Permendiknas No 23 tahun 2017 dan segala bentuk lebijakan yang merugikan pendidikan Madrasyah diniyah tersebut.

Keempat, keluuarga besar NU Maluku akan terus memantau dan mengikuti perkembangan dari tindak lanjut Gubernur dan Ketua DPRD Maluku hingga tuntutan ini dapat di penuhi.

Setelah berorasi lebih dari satu jam, demonstran dipersilahkan untuk melakukan rapat bersama Kepala Kesbangol Maluku, Ujir Halid.

Dalam kesempatan tersebut, Halid mengatakan akan menyampaikan  pernyataan sikap ini langsung ke Gubrnur untuk diteruskan ke Mendikbud. (JWL)