Bentuk Satpol PP Pariwisata, Pemprov Dinilai Lebai

No comment 215 views
banner 160x600

Women face

 

Baca Juga: TdAM Untuk Perkenalkan Wisata Maluku
Baca Juga: Pembangunan Asrama Haji Antara Maluku Dikebut  

AMBON - Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) khusus Pariwisata, oleh pemerintah Provinsi Maluku, dinilai berlebihan alias lebai.

Pasalnya Sat Pol PP khusus Pariwisata tersebut, terkesan tidak memiliki tugas dan hanya menghamburkan uang daerah.

Hal tersebut diungkapkan Ahmad Saleh Watimena pemerhati birokrasi di Maluku kepada media ini Senin (22/10).

Dijelaskan Watimena pembentukan Sat Pol PP khusus pariwisata oleh pemprov Maluku, diduga sebagai akal akalan oknum oknum tertentu pada Sat Pol PP provinsi Maluku.

"Kan lucu masakan Sat Pol PP khusus pariwisata dibentuk. Tapi mereka tidak ditugaskan untuk menjaga lokasi lokasi wisata. Tapi Sat Pol PP pariwisata ini malah ditugaskan menjaga kantor Samsat dan Dispenda, ini kan sangat lucu, " ujarnya.

Satpol PP khusus pariwisata ini lanjutnya, hanya menjaga satu dari sekian lokasi wisata yang ada di Maluku, yakni Gong Perdamaian Dunia. Sedangkan lokasi wisata lainnya tidak terlihat satupun Satpol PP yang berjaga.

Imbas dari semua itu, tambah Watimena, Alan ada pembengkakan anggaran pada Satpol PP provinsi Maluku. Yang berakibat pada tidak dipenuhinya hak hak anggota Satpol PP provinsi Maluku, seperti uang makan dan uang pengamanan.

"Dari hasil wawancara kamj dengan beberapa anggota Satpol PP provinsi Maluku. Diketahui bahwa sejak beberapa bulan terakhirnya, mereka tidak mendapat uang makan dan uang pengamanan. Lalu dana taktis untuk uang makan dan pengamanan mereka itu di mana, " ujarnya.

Lebih jauh diungkapkan Watimena, dari informasi yang didapat. ternyata pembentukan Satpol PP khusus pariwisata oleh Pemprov Maluku, juga memiliki persoalan tersendiri.

Dimana Satpol PP khusus pariwisata ini dibentuk pada bulan Oktober 2017. Namun lucunya, hak hak anggota Satpol PP pariwisata, yang dibayarkan kepada Satpol PP pariwisata itu. Terhitung sejak bulan Januari 2017 atau 9 bulan sebelum pembentukan Satpol PP pariwisata.

"Kami menduga telah terjadi manipulasi keuangan yang dilakukan oleh oknum oknum tertentu pada Satpol PP provinsi Maluku untuk keuntungan pribadi mereka. Dan kami akan meminta aparat penegak hukum guna menangani dugaan manipulasi tersebut. Karena Ini adalah kejahatan terhadap keuangan negara, " tegas Watimena. (JWL)