Astaga Gawat, Mendagri Anulir Keputusan MK

No comment 401 views
banner 160x600

Women face

AMBON Pemekaran wilayah adalah untuk memperpendek rentang kendali serta untuk mensejahterakan masyarakat dan bukan menuat pendiritaan ditengah kehidupen masyarakay.

Baca Juga: Gempa Bumi Guncang Ambon Dan SBB, Tidak Berpotensi Tsunami
Baca Juga: Heli MI 8 Lakukan Water Bombing Wilayah Terdampak Likuifaksi Di Sulteng

Pasca lahirnya Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2003 Tentang Pemekaran Seram Bagia Barat menimbulkan silang pendapat antara Pemerintah Maluku Tengah dan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat terkait batas wilayah

seingga Pemerintah Maluku Tengah mengajukan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2003.

Kepada Wartawan Rabu (3/10) Yustin Tuny,SH menjelaskan. Kewenangan Mahkamah Kontitusi sangat jelas sebagaimana disebutkan pada Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) juncto Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkama Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK)

menyatakan bahwa Mahkama Konstitusi Berwewenang Mengadili Pada Tingkat Pertama dan Tingkat Terakhir yang putusannya bersifat fainal untuk.Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

"MK juga berhak Memutuskan sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945, " ujarnya

Dan juga MK berhak memutus pembubaran partai politik serta Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Lebih lanjut dikatakan, dalam Putusan MK NOMOR: 123/PUU-VII/2009 terdapat Pertimbangan Hukum Mahkamah Kosntitusi yang disebutkan

setelah Mahkama Konstitusi memeriksa dengan saksama Permohonan Para Pemohon, bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon keterangan ahli dari para Pemohon, keterangan Pemerintah, dan keterangan Pihak Terkait, serta dokumen tertulis pihak terkait, mahkama berpendapat sebagai berikut,

Bahawa dalam suatu Undang-Undang harus terdapat konsistensi dan koherensi antara pasal yang satu dengan pasal yang lain, demikian juga dengan penjelasan pasal-pasal tersebut,

sehingga tidak boleh terdapat kontradiksi dalam Undang-Undang yang bersangkutan. Bahwa oleh sebab itu, Pasal 7 ayat (4) UU 40/2003 berikut penjelasan dan lampiran II sepanjang Pasal 7 ayat (2) huruf b dapat menimbulkan kontradiksi penapsiran dengan cera pandang yang lain.

Mahkama sependapat dengan Gubernur Maluku yang menyatakan Kabupaten Maluku Tengah berpendirian pada Batang Tubuh Undang-Undang 40/2003 khususnya pasal 7 ayat (2) yang menegaskan bahwa

Kabupaten Seram Bagian Barat mempunyai batas wilayah sebelah Timur dengan Kecamatan seram Utara dan Kecamatan Amahai.

dengan mengacu pada ketentuan pasal tersebut, maka batas daerah kedua kabupaten berada berada di Sungai Tala/Wai Tala sesuai kondisi sebelum ditetapkannya UU 40/2003.

Dilain pihak, Kabupaten Seram Bagian Barat berpendirian bahwa batas Kabupaten Seram Bagian Barat di sebelah Timur adalah Suangai Mala/Wai Mala sebagaimana dalam Lampiran II UU 40/2003. Bahwa batas wilayah (Kabupaten Maluku Tengah dengan Kabupaten Seram Bagian Barat) jika megacu pada lampiran II UU 40/2003, tentang wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat adalah Sungai Mala/ Wai Mala berdasarkan sketsa peta wilayah administrative, sebagaimana direkomendasikan oleh Bupati Maluku Tengah melalui rekomendasi Nomor: 100/87/Rek/2002 Tanggal 21 Juni 2002 dan rekomendasi Konsorsium Nusa Ina, yang menurut Pemerintah Wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat, sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Makina di Utara dan Sungai Mala di Selatan.

Serta berdasarkan peta yang diterbitkan pada Zaman Hindia Belanda. Bahwa dari segi perundang-undangan maupun fakta yang tak dibantah oleh kedua bela pihak, ketiga desa yang dipersengketakan tersebut merupakan bagian/wilayah Kecamatan Amahai sebelum dindangkannya UU 40/2003, sehingga maksud Pasal 7 ayat (2) huruf b UU 40/2003 yang menyatakan.

Kabupaten Seram Bagian Barat mempunyai batas wilayah sebelah Timur dengan Kecamatan Seram Utara dan Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah dan Selat Seram” khususnya yang menyangkut Kecamatan Amahai,

menurut Mahkama harus dimaknai sebelum adanya pemekaran wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat, karena Kabupaten Seram Bagian Barat pada saat itu belum ada.

Bahwa Mahkama tidak sependapat dengan Pemerintah maupun Pihak Terkait, Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat, yang berpendapat bahwa persoalan batas wilayah yang akan ditetapkan dengan Permendgri.

sebagaimana dimaksud keterangan Pemerintah maupun pihak terkait, Bupati Seram Bagian Barat, semata-mata permasalahan administrasi, karena jika daerah yang menjadi wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat yang disengketakan belum diselesaikan apalagi menyangkut daerah sengketa antara Suangai Tala/Wai Tala dengan Sungai Mala/Wai Mala kurang lebih 25 (dua puluh lima) kilometer, yang didalamnya terdapat 3 (Tiga ) negeri/desa masing-masing Wasia,Sanahu, Sapaloni.

maka sulit untuk dapat dilakukan langkah penentuan batas wilayah tersebut sesuai dengan Pasal 7 ayat (5) UU 40/2003 dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Fakta membuktikan perundingan yang alot antara pihak-pihak yang bersengketa yang telah pula difasilitasi oleh Gubernur Provinsi Maluku, penentuan batas yang tidak selesai dalam tenggang waktu lima tahun seperti yang ditentukan dalam Permendagri Nomor 1 tahun 2006, terdapat dua lisme pemerintahan.

sehingga berdampak luas pada pelayanan public maupun pada pemilihan umum, secepatnya sengketa ini harus mendapatkan penyelesaian untuk mendapat kepastian hukum, keadilan dan kemamfaatan.

Bahwa oleh karena yang dimaksud oleh Pasal 7 ayat (2) huruf b UU 40/2003 yang menyatakan ““ Kabupaten Seram Bagian Barat mempunyai batas wilayah sebelah Timur dengan Kecamatan Seram Utara dan Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah dan Selat Seram” khusunya yang menyangkut Kecamatan Amahai,

menurut Mahkama Harus dimaknai Kecamatan Amahai sebelum adanya pemekaran wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat, karena Kabupaten Seram Bagian Barat Saat itu belum ada, maka Mahkama berpendapat batas wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat adalah Suangai Tala atau Wai Tala.

“Ya jelas Amas Putusan MK NOMOR: 123/PUU-VII/2009 (1) Megabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. (2) Menyatakan Pasal 7 ayat (4) UU 40 Tahun 2003 berikut penjelsannya dan lampiran II batas wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat sepenjang menyangkut Pasal 7 ayat (2) huruf b (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350) bertentangan dengan UUD 1945 (3) Menyatakan Pasal 7 ayat (4) UU 40 Tahun 2003 berikut penjelsannya dan lampiran II batas wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat sepenjang menyangkut Pasal 7 ayat (2) huruf b (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350) Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (3) Memerintahkan putusan ini dimuat dalam berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya” bebernya.

Akar permasalahan di Batas Wilayah Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram Bagian Barat tambah Tuny adalah Menteri dalam Negeri tidak menjalankan Putusan MK 123/PUU/VII/2009

serta Menteri Dalam Negeri menerbitkan Permendagri Nomor 29 dan 18 Tahun 210 yang sama sekali bertentangan dengan putusan MK. Kewen Mahkamah Kontitusib sangat jelas sebagaimana disebutkan pada Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) juncto Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkama Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) menyatakan bahwa Mahkama Konstitusi Berwewenang Mengadili Pada Tingkat Pertama dan Tingkat Terakhir yang putusannya bersifat fainal untuk.

“ Ya saat ini Pemerintah Provinsi Maluku bersama dengan pemerintah kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten SBB serta Kpu Povinsi Maluku dan Kabupaten akan melakukan Perifikasi danValidasi pemilih di perbatas Malteng dan SBB Validasi tidak mengacu pada Putusan MK maka konsekuansinya adalah DKPP menanti penyelanggara. Kami sudah buat permohonan ke DKPP akantetapi karena hasil pertemuan kemarin di Pemprov Maluku maka ada perubahan sehingga belum dapat mengajukan laporan, kita menanti hasil validasinya menngacu pada putusan MK atu Permendagri” kata Yustin Tuny.(JWL)