Sidang Dugaan Suap Pengurangan Pajak

Anthony Liando Buka Alur Uang Ke Kamba

No comment 162 views
banner 160x600

Women face AMBON,FM - Bos CV. Angin Timur (AT), Antony Liando, Selasa (18/12) menjalani sidang perdana dalam kasus dugaan suap pengurangan nilai kewajiban pajak Anthony Liando, pemilik CV AT. Dalam sidang perdana yang digelar di Pengadikan Tipikor yang ada pada Pengadilan Negeri Ambon Selasa (18/12). Jaksa KPK selaku penuntut umum dalam dakwaannya mengungkapkan, terdakwa Antony Liando sejak bulan Januari 2015 hingga bulan Oktober 2018. Telah melakukan perbuatan tindak pidana secara berkelanjutan yakni dengan menjanjikan sesuatu. Yakni memberikan uang sejumlah Rp.790.000.000. kepada kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Ambon, La Masikamba. Dan Sulimin Ratmin selaku pemeriksa madya pada KPP Pratama Ambon. Agar tidak mempersulit laporan pajak milik terdakwa. Diungkapkan penuntut umum, pada tahun 2015, terdakwa selaku pemilik CV. Angin Timur menemui terdakwa La Masikamba ( terdakwa dalan kasus yang sama namun berkas terpisah ). Kemudian pada bulan Juni 2016, terdakwa menemui Sulimin Ratmin, dan menawarkan sejumlah uang. Dengan tujuan agar Sulimin Ratmin tidak mempersulit laporan pajak milik terdakwa. Hal yang sama juga disampaikan terdakwa kepada La Masikamba. Kemudian pada 10 Agustus 2016, terdakwa menemui La Masikamba dan memberikan uang sejumlah Rp.550.000.000. Uang tersebut diberikan terdakwa kepada La Masikamba lewat transfer ke rekening Bank Mandiri atas nama Muhamad Said. Selain itu juga terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp.100.000.000 kepada La Masikamba. Setelah menerima uang tersebut, La Masikamba hanya melaporkan pajak milik terdakwa sebesar Rp. 44.747.000. Padahal pajak terdakwa Antony Liando sebenarnya sebesar Rp. 4.800.000.000. Atas pelaporan pajak yang dilakukan La Masikamba. Direktorat Pajak lantas melakukan analisa resiko yang ditindak lanjuti dengan surat pada tanggal 17 April 2018. Tentang pemeriksaan khusus terhadap 13 wajib pajak di kota Ambon, termasuk terdakwa. Selanjutnya pada 21 Agustus 2018, terdakwa mendapat informasi dari Sulimin. Bahwa terdakwa termasuk salah satu wajib pajak yg akan di periksa khusus oleh dirjen Pajak. Mendapat informasi tersebut, terdakwa lantas menemui La Masikamba. Dan La Masikamba mengatakan agar terdakwa tidak perlu khawatir. Beberapa hari kemudian terdakwa mendapat surat panggilan untuk diperiksa. Kemudian pada tanggal 29 Agustus terdakwa meminta kepada Sulimin untuk tidak melakukan pemeriksaan mendalam, terhadap laporan pajak terdakwa tahun 2015. Terdakwa selanjutnya menyuruh istrinya Elis Luther untuk memberikan keterangan kepada petugas KPP Pratama Ambon. Setelah itu terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp.20 juta kepada Sulimin lewat rekening milik anak Sulimin. Selain itu juga terdakwa memberikan uang senilai Rp. 20 juta kepada La Masikamba lewat sopirnya. Pada tanggal 5 September 2018, petugas KPP Pratama Ambon menyampaikan kepada istri terdakwa bahwa pajak yang harus dibayar terdakwa senilai Rp.1 miliard lebih hingga Rp. 2 miliard lebih. Mendengar hal tersebut, terdakwa lantas menemui Sulimin di rumahnya. Dan meminta agar Sulimin dan timnya untuk tidak melakukan pemeriksaan secara mendalam Kemudian pada tanggal 28 September 2018, terdakawa mengatakan kepada Sulimin bahwa terdakwa telah menyiapkan uang sebesar Rp.100 juta guna diberikan kepada Sulimin. Dan juga Sulimin meminta fee sebesar Rp.20 juta yntuk diberikan kepada La Masikamba. Kemudian terdakwa meminta La Masikamba guna menandatangani SKPKB atas nama terdakwa dan hal tersebut disanggupi La Masikamba. Atas jasanya itu terdakwa menyiapkan uang sejumlah Rp.200 juta untuk La Masikamba. Dan terdakwa menawarkan, apakah uang tersebut diantar terdakwa ke kantor La Masikamba. Akan tetapi La Masikamba menyatakab uang tersebut akan diambil La Masikamba di toko terdakwa. Rangkaian peristiwa yang dilakukan terdakwa yakni memberikan uang sebesar Rp.670 juta kepada La Masikmaba dan uang senilai Rp.120 juta kepada Sulimin Ratmin ini diatur dan diancam dalam pasal 5 ayat 1 huruf a Undang Undang nomor 31 tahun 1999 tentang tipikor junto undang undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang undang nomor 31 tahun 1999 junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Selain itu juga penuntut umum menjerat terdakwa dengan dakwaan subsider yakni melanggar pasal 13 undang undang nomor 31 tahun 1999 tentang tipikor junto undang undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang undang nomor 31 tahun 1999 junto pasal 64 ayat 1 KUHP.